Legislator PDIP ini menyebutkan DPRD akan mengawal agar tidak ada program yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi mangkrak atau tidak berjalan. Termasuk program beasiswa, tunjangan guru, tunjangan tenaga medis, hingga pembayaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Semua harus klir. Beasiswa jangan sampai ada pemotongan, tunjangan guru dan tenaga kesehatan juga harus dibayarkan. Itu prioritas, karena langsung menyentuh masyarakat," sebutnya.
Selain itu, bantuan untuk nelayan dan petani juga masuk dalam prioritas pembiayaan APBD Perubahan. Yani menyebut, DPRD Kukar ingin memastikan anggaran benar-benar mencerminkan pemerataan dan keadilan. Diharapkan masyarakat merasakan manfaat nyata dari APBD Perubahan ini. Tidak ada yang tertinggal, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun sektor pertanian dan perikanan.
Yani menjelaskan diproyeksikan adanya penyesuaian nilai APBD. Jika sebelumnya APBD Murni 2025 dipatok Rp12 triliun, kini setelah dilakukan efisiensi dan rasionalisasi, nilainya menjadi Rp11,6 triliun. Diakuinya memang ada pengurangan sekitar Rp300–Rp400 miliar, tapi perencanaan tetap harus dipastikan jalan.
“Walaupun nanti ada potensi penyesuaian lagi karena transfer pusat, prinsipnya kewajiban pemerintah harus diselesaikan. Efisiensi dan defisit yang muncul dalam APBD Perubahan tidak boleh menjadi alasan menghambat pembangunan. DPRD Kukar akan fokus memastikan setiap anggaran tersalurkan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian Yani. ( adv)
