Mengetahui fakta ini, dirinya berharap agar Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik daerah bisa bekerja optimal agar mendapatkan pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Makanya kan kita harap itu jangan selalu tergantung dana perimbangan, harus bisa meningkatkan PAD sehingga perusda kita itu harus betul-betul memantapkan diri bekerja dengan baik MGRM KSDE Tunggang Parangan itu kan jelas ada bisnisnya yang selama ini konsen disitu tetapi kan tidak sesuai dengan ekspektasi, itu yang jadi soal,” tegas Yani kepada korankaltim.com, Kamis (15/5/2025).
Politikus PDIP ini menyatakan ke depan harusnya peran perusda itu bisa betul-betul digenjot supaya bisa menghasilkan PAD. “Jangan uang daerah, uang yang sudah pasti justru dihabiskan, harus bisa menghasilkan itu semua perusda milik Kukar,” ujarnya.
Agar ketergantungan terhadap dana bagi hasil tidak terus-menerus dialami Kukar, Ahmad Yani juga berharap agar bukan hanya perusda saja yang digenjot untuk menghasilkan PAD tapi juga seluruh perangkat daerah teknis yang mampu menghasilkan baik dari pajak, retribusi dan potensi PAD lainnya.
“Perangkat daerah juga jangan hanya bekerja mengeluarkan duit tetapi tidak menciptakan PAD itu juga yang jadi soal, karena banyak OPD-OPD itu kerjanya hanya mengeluarkan duit tapi baliknya menjadi bentuk PAD kepada daerah itu nol besar, sehingga ke depan kita harap OPD bisa merumuskan mencari potensi PAD dengan dana yang dikeluarkan minimal berubah jadi modal, jadi duit atau aset dan bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga termasuk BUMD kita untuk kemudian bisa menghasilkan,” tukasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur