1 menit baca198 kali dibaca
Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Dalam upaya meningkatkan kualitas sistem pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) konsultasi ke Pusat JDIH Nasional yang berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) RI, Rabu (30/10/2024).
Tim JDIH DPRD Kukar diterima langsung Kepala Pusat JDIH Nasional Joni P Simamora. Kunjungan ini dipimpin Sekretaris DPRD (Sekwan) Kukar, M Ridha Darmawan didampingi oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur beserta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenkumHAM) Kaltim.
M Ridha Darmawan mengatakan kegiatan konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan panduan teknis dari pihak BPHN RI terkait pengelolaan dan pengembangan JDIH yang sesuai dengan standar nasional. "Tim Pengelola JDIH DPRD Kutai Kartanegara fokus pada peningkatan aksesibilitas, keterbukaan informasi hukum, dan penyempurnaan sistem dokumentasi hukum agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat," ungkapnya, Senin (4/11/2024).
Sekwan menegaskan, selain arahan teknis, pada konsultasi ini juga dibahas berbagai peluang pengembangan, seperti integrasi sistem dengan platform digital nasional dan penggunaan teknologi informasi terbaru untuk mengoptimalkan layanan. Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan pengelolaan JDIH DPRD Kukar yang diselenggarakan semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan akses informasi hukum di era digital.
"Konsultasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen DPRD Kutai Kartanegara untuk terus meningkatkan pelayanan publik dalam hal dokumentasi dan informasi hukum, sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan keterbukaan informasi hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat," akunya.
Sementara itu, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur Puji Astuti menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang diambil DPRD Kabupaten Kukar untuk memperkuat sistem JDIH. Sinergi antara pemerintah daerah dengan BPHN dan Kanwil KemenkumHAM sangat penting untuk menjamin pengelolaan dokumen hukum yang terstruktur, terkini, dan akurat.
"Dengan demikian, JDIH dapat berfungsi optimal sebagai pusat informasi hukum bagi masyarakat,"tuturnya. (adv)
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
