2 menit baca257 kali dibaca
Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke- 10 masa sidang III terkait laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2022, Senin (24/7/2023).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, didamping Wakil Ketua I, M Alif Turiadi, Wakil Ketua III, Siswo Cahyono, dengan dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar.
Abdul Rasid mengatakan, seluruh fraksi DPRD Kukar menyetujui LPJ APBD 2022, namun ada beberapa catatan dari seluruh fraksi kepada pemerintah daerah sebagai bentuk menjalankan tupoksi pengawasan agar pemerintah kedepannya lebih baik lagi.
Adapun catatan yang dimaksud yaitu dari Fraksi Golkar menyoroti terkait dengan data kemiskinan di Kukar yang hanya turun 0,03 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian, kasus stunting di Kukar 17,3 persen dari target 14,6 persen, dan kualitas pembangunan infrastruktur, baik gedung, jalan dan jembatan masih ada yang rusak.
"Maka dari itu Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah daerah, dapat memperhatikan hal tersebut," kata Rasid saat dikonfirmasi ulang korankaltim.com, Minggu (30/7/2023).
Adapun dari Fraksi Gerindra memberikan catatan berkaitan dengan inflasi dan angka pengangguran di Kukar. Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pihak dunia usaha guna membuka lowongan pekerjaan.
Sementara dari Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah terhadap pelaksanaab APBD 2022, namun dari capaian tersebut bisa dijadikan pelajaran untuk melakukan perbaikan pada tahun berikutnya. "Untuk Fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengatasi dampak lingkungan, akibat bencana maupun lubang bekas tambang," ungkap Rasid.
Kemudian Fraksi PAN memberikan catatan terkait dengan tingginya Silpa, sehingga PAN meminta agar Silpa dapat digunakan untuk peningkatan SDM, peningkatan proyek kesehatan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kukar. "Untuk Fraksi P3PKS memberikan catatan terkait dengan angka pengangguran, sehingga hal ini dapat memperhatikan soal data datanya," bebernya.
Sedangkan Fraksi Nasdem Hanura Perindo (NHP) memberikan catatan terkait dengan tingginya inflasi di Kukar, sehingga NHP meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar.
"Semoga dari catatan yang disampaikan oleh fraksi ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bisa lebih bekerja maksimal lagi," tegas Rasid. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 26 km barat laut Gorontalo Utara
01 Okt 2026, 18:51:40 WIB • Kedalaman 47 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
