Tiga rangkaian rapat paripurna ialah, Paripurna ke-10 masa sidang III dengan agenda Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2022.
Kemudian dilanjutkan Rapat Paripurna ke-11 masa sidang III dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024. Sementara rapat ketiga ialah Rapat Paripurna ke-12 masa sidang III dengan agenda Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk Enam Bulan Berikutnya tahun Anggaran 2023 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Abdul Rasid mengatakan, berkaitan pembahasan LKPJ bupati tahun anggaran 2022, proses pembahasan sudah dilakukan di badan anggaran (Banggar).
"Dan temen temen anggota sudah membahas berkaitan dengan LKPJ bupati 2022. Mungkin teman teman sudah mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Banggar dalam membacakan laporan Banggar, salah satunya adalah DPRD menyoroti berkaitan dengan tingginya angka kemiskinana di Kukar, infrastruktur, dan lainnya," kata Rasid kepada awak media, Senin (24/7/2023) malam.
Ia mengungkapkan, kemungkinan persoalan ini menjadi perhatian pemerintah daerah ke depannya.
"Karena kita juga sudah coba untuk memaksimalkan anggaran untuk bagaimana mengatasi kemiskinan di Kukar. Semoga ke depan masyarakat miskin di Kukar lebih berkurang lagi," harapnya. ( Adv)
Editor: Maruly Zainuddin
