2 menit baca514 kali dibaca
Penulis : Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Keluhan yang disampaikan langsung masyarakat kepadanya terkait biaya masuk sekolah yang cukup tinggi baik untuk biaya buku maupun atribut seragam sekolah membuat anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Ahmad Zulfiansyah bersuara.
Ia mengatakan yang namanya sekolah negeri itu artinya gratis tidak ada pungutan. "Kami sydah sudah panggil seluruh kepala sekolah khususnya sembilan SMP di Tenggarong. Pengakuan mereka tidak ada pungutan saat penerimaan maupun setelah masuk sekolah. Masalahnya pemungutan biaya baju bukan dari pihak sekolah namun koperasi di sekolah, koperasi itu bukan lembaga resmi pemerintah, kami tidak punya hak untuk melarang," kata Zulfiansyah kepada korankaltim.com, Senin (17/7/2023) pagi ini.
Politikus PPP ini mengungkapkan kalau terkait buku paket itu masuk pada kebijakan. Menyikapi hal ini pihaknya akan mencari regulasi sehingga APBD Kukar yang cukup tinggi ini diupayakan ke depan agar Pemkab Kukar bisa menyiapkan paket buku sekolah.
"Hanya masalahnya setiap tahun kebijakannya selalu berubah di pemerintah artinya buku paket yang dibeli tahun ini belum tentu bisa dipakai lagi tahun depan, ini yang jadi masalah, akhirnya memboroskan APBD yang harusnya bisa dipakai lima tahun cuma ini hampir tiap tahun berubah, ini sedikit susah kita mengikuti regulasi kementerian," papar Zulfiansyah lagi.
Kalau bicara masalah seragam setiap sekolah punya standar masing-masing namun yang melakukan pungutan itu setelah ditelusuri secara langsung bukan dilakukan pihak sekolah namun oleh pihak koperasi sekolah.
"Kami menghimbau pengelola koperasi di sekolah bisa melihat harga pasar, kasian ibu-ibu. Saya didatangi ibu-ibu mengeluhkan harga yang mahal. Karena memang tidak ada kewajiban ortu murid harus membeli ke koperasi cuma silahkan koperasi buka usaha tapi harganya menyesuaikan harga di pasar," terangnya.
Komisi IV akan lakukan inspeksi mendadak (sidak) secepatnya ke sekolah, kita akan lihat berapa sih mereka mematok harga. "Secepatnya kami akan sidak, harusnya Pemda juga mengambil alih koperasi satu pintu agar harga seragam bisa disesuaikan, kita di dewan hanya mengontrol, harus dinas pendidikan melihat masyarakat yang terbebani dengan harga ini. Kami kaget mendengar ini, nanti dipanggil Disdik untuk sama-sama sidak untuk mencari solusi," jelasnya.
Dirinya pun mengakui DPRD terkadang dilema, jika ingin menganggarkan namun tidak ada usulan dari pemerintah, nanti dikira pihak DPRD yang bermain proyek jika usulan ini datang dari DPRD.
"Dengan anggaran yang besar ini pemkab harus mengusulkan agar ini digratiskan untuk kita sepakati. Nanti akan kita berikan masukan ke pemkab, apalagi menjelang percepatan anggaran perubahan ini kita akan lihat apakah ada usulan. Meski sudah terlambat kita akan tetap usahakan untuk tahun depan," sebut Zulfiansyah.
Problematika tahun ajaran baru ini ditengarai kurang adanya koneksi antara penerimaan siswa baru dengan penganggaran. "Paling aman pemkab melalui dinas pendidikan mengusulkan kriteria baju itu minimal baju nasional seperti seragam wajib itu diberi kelonggaran, atau minimal standar harga yang lebih murah dari harga pasar. Nanti kita akan sidak di sekolah. Kami juga sarankan dan dorong agar Disdikbud untuk melakukan sidak ke koperasi sekolah," tutup Zulfiansyah. (adv)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
