2 menit baca703 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kukar dengan perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Senin (24/10/2022).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syaripuddin didampingi Anggota Komisi IV Ahmad Zulfiansyah dan Hamdan di ruang rapat Komisi IV DPRD Kukar. RDP berlangsung dengan diskusi interaktif dan membahas pokok persoalan status Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) untuk para perawat yang masih berstatus honorer.
“Masalah PPPK ada kekhawatiran kawan-kawan perawat itu jangan-jangan mereka nanti diputus karena ada pergeseran dari tenaga honorer menjadi PPPK, tapi sudah dijelaskan terang benderang oleh pihak Dinas Kesehatan tadi, OPD ini (Dinkes) setelah melihat aturan di atas, mereka mencari celah mencari ruang (mengakomodir) untuk kawan-kawan perawat,” kata Ahmad Zulfiansyah kepada awak media usai RDP, Senin (24/10/2022).
Politikus PPP ini menegaskan, pentingnya keberadaan perawat dalam jumlah total tenaga kesehatan (nakes) yang dimiliki Kukar. Zul sapaan akrabnya menyampaikan, jika seluruh perawat yang saat ini berstatus honorer tidak diakomodir menjadi ASN PPPK, maka pelayanan kesehatan di Kukar akan menurun dan kacau.
“Karena nakes ini lebih 60 persen, di situkan perawat, kalau sampai hilang 60 persen di situ yang merawat kita-kita ini nanti siapa, mereka ini jadi ujung tombak pelayanan kesehatan, namun Alhamdulillah ada titik terang dan ada BLUD yang bisa mensubsidi kawan-kawan disitu karena itu kita berupaya supaya teman-teman perawat ini jangan juga disamakan dengan tukang kebun, supir kan ini statusnya outsourcing, masih banyak celah dan banyak ruang, akan kita perjuangkan,” tegasnya.
Hal senada ditambahkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Syaripuddin yang menyatakan Dinkes jangan sungkan menyampaikan hal apapun kepada DPRD terlebih lagi terkait anggaran yang tujuannya untuk memenuhi hak dari para pahlawan kesehatan yang ada pada perawat-perawat Kukar. “RDP ini ujung-ujungnya tentu persoalan anggaran, jadi kami harap Dinkes jangan sungkan dan silahkan saja lapor ke kami, untuk kemudian kami menyuarakan ke TAPD terkait anggaran yang wajib dipersiapkan pemerintah untuk mengakomodir para perawat-perawat kita ini, karena kan sudah jelas untuk anggaran kesehatan itu sudah dipersiapkan 10 persen dari total APBD kita,” tukas Politikus PAN ini. (Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Maruly Zainuddin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
