3 menit baca491 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah merampungkan Rapat Paripurna Pembahasan Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023, Jumat (23/9/2022).
Seluruh Fraksi yang ada di DPRD Kukar memberikan tanggapannya terkait Nota Keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin.
Melalui Juru Bicara Fraksi Golkar, Budiman, Fraksi Golkar berpandangan bahwa dalam penyusunan anggaran belanja harus benar-benar memperhatikan bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus berorientasi dan bertujuan utama untuk pembangunan.
"Atau dengan kata lain setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh pemerintah daerah seharusnya berbanding lurus dengan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara," kata Budiman.
Mencermati data keuangan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 4,38 triliun dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 4,53 triliun.
"Melihat proyeksi angka pendapatan dan belanja daerah ini tentu masih jauh dari kata ideal ketika kita cermati setiap variabel yang ada di dalamnya setiap tahun kita masih harus berhadapan dengan jumlah anggaran pendapatan yang fluktuatif, meningkat pun tapi tidak signifikan lebih cenderung stagnan bahkan seringkali menurun. Sementara pada sisi lain anggaran belanja kita cenderung tetap bahkan terus bertambah," ungkapnya.
Fraksi Partai Golkar memandang bahwa pemerintah daerah terkesan belum memiliki formulasi dan kinerja yang konkret terukur dan sistematis terkait upaya meningkatkan pendapatan sekaligus melakukan efisiensi terhadap belanja daerah, kemudian pemerintah daerah secara lugas mengakui bahwa sumbangsih PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil berdasarkan realisasi Pendapatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami penurunan, dalam nota keuangan juga disampaikan bahwa permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2023 antara lain belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta validitas pendapatan objek atau pajak retribusi serta pengelolaan BUMD yang perlu ditingkatkan agar memberikan kontribusi lebih pada pendapatan daerah.
Dari fakta tersebut sekali lagi pemerintah daerah belum berupaya optimal untuk benar-benar serius dan menempatkan persoalan ini sebagai prioritas utama untuk diselesaikan dalam periode kepemimpinan daerah saat ini karena itu fraksi Golkar meminta penjelasan secara langsung apa langkah konkret secara teknis yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan adanya potensi peningkatan PAD, sudahkah dilakukan kajian-kajian terhadap potensi riil dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak retribusi maupun lain-lain pada yang sah dan berapa besaran angkanya. Kemudian apakah sudah dipastikan bahwa tidak ada potensi penyimpangan dan kebocoran-kebocoran dalam mata rantai pemungutan pajak maupun retribusi daerah.
Selanjutnya bagaimana hasil evaluasi terhadap kinerja BUMD, berapa nilai kontribusi BUMD ke daerah dan apa saja yang sudah dikerjakan oleh para direksi yang ada di sana bagaimana dengan kinerja para pengawas apakah semua dianggap baik-baik saja.
Berkaitan dengan tema pembangunan tahun 2023 yaitu peningkatan penyediaan infrastruktur dasar konektivitas dan pengembangan SDM, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan tentang infrastruktur dasar apa saja yang menjadi prioritas, dimana lokasinya serta berapa besaran alokasi anggarannya begitu pula dengan konektivitas wilayah mana saja yang dimaksudkan, apa yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam melakukan penilaian sehingga hal tersebut diprioritaskan. Berikutnya terkait pengembangan SDM, pengembangan seperti apa yang dimaksudkan, siapa saja dan bagaimana saja yang mau dikembangkan berapa alokasi anggarannya.
"Fraksi Partai Golkar senantiasa menegaskan agar dilakukan langkah efektivitas belanja operasi di samping juga selektif dalam melakukan belanja modal, pemerintah daerah harus mengamati hasil evaluasi historikal data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, penggerak utama ekonomi Kutai Kartanegara dan mitigasi risiko terjadinya kontraksi yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi. Kita ingat bahwa kita masih dalam upaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19," tegasnya.
Ditambah lagi belum lama ini muncul kebijakan naiknya harga bahan bakar minyak yang diprediksi para ahli ekonomi dapat menghantam daya beli masyarakat dan mengguncang berbagai sektor.
Kita semua tahu bahwa kenaikan harga BBM tersebut memberikan pengaruh langsung secara ekonomis maupun psikologis yang berdampak pada berbagai sektor perekonomian masyarakat sehingga menuntut antisipasi dan penanganan yang terencana dan terukur.
"Oleh sebab itu Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan perihal langkah dan strategi apa saja yang telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kertanegara terkait penanganan dampak kenaikan harga BBM tersebut. Kita semua tentu berharap APBD Tahun Anggaran 2023 haruslah mampu memberikan harapan dan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Budiman. (adv)
Penulis Muhammad Heriansyah
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
111 km Tenggara SELAYAR-SULSEL
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
