"Kami akan membuat sebuah catatan, kami juga akan membuat surat yang kami tujukan ke DPR RI sebagai perwakilan kami di Jakarta atau di pusat karena ini adalah kebijakan pemerintah pusat.
Kenaikan BBM ini mendapatkan penolakan yang cukup keras oleh masyarakat Kutai Kartanegara yang diwakili atau direpresentasikan mahasiswa," kata Siswo usai menerima massa aksi demonstrasi kepada awak media, Selasa (6/9/2022).
Politikus PKB ini menyebut aat ini DPRD Kukar belum mendapat informasi secara langsung terkait respon pemerintah daerah dalam menyikapi kenaikan harga BBM ini.
Hal ini tentu harus direspon secara cepat, karena secara tidak langsung akan menimbulkan inflasi daya beli masyarakat yang ikut turun, sedangkan pendapatan atau gaji masyarakat tidak ikut naik.
"Itu harus dipikirkan apakah nanti pemerintah akan menaikkan salary atau gaji yang berimbas pada aktivitas perusahaan, ya otomatis pendapatan karyawan juga harus naik karena menyikapi harga-harga juga naik, nah ketika operasional perusahaan ini tidak kuat dengan kondisi situasi ini, imbasnya adalah mau tidak mau pengurangan tenaga kerja, ini yang sangat kita khawatirkan, jadi banyak sektor akibat kenaikan ini, untuk saat ini kami masih menunggu langkah-langkah pemerintah menyikapi kenaikan harga BBM ini diantaranya langkah menyikapi terjadinya inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara," pungkas Siswo.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
