Masyarakat umum menggunakan jalan yang kini diambang kerusakan akibat dipergunakan oleh perusahaan secara tak bertanggung jawab.
"Terkait kondisi jalan-jalan kita terutama jalan umum yang itu notabene dibiayai pakai APBD maka kita semua mencatat, itu belum lama kita mendapatkan jalan sebaik itu, dulunya memang kondisi jalan kita khususnya di dapil II Sebulu kan rusak berat, terus tiba-tiba kita dapat anugerah karunia jalan baik tetapi kemudian sekarang sudah diambang kerusakan lagi," kata Firnadi kepada korankaltim.com, Senin (21/11/2021).
Politikus PKS ini mengungkapkan, seandainya semua pihak memahami bagaimana upaya memperjuangkan agar mendapatkan jalan sebagus itu, tentu semua pihak memiliki kesadaran yang tinggi untuk sama-sama menjaganya.
"Kalau kita mau kembali kepada sejarah bagaimana kita mendapatkan jalan itu maka harusnya melahirkan rasa bijak kepada semua pihak untuk menjaga aset ini. Dijaga karena sulit kita untuk mendapatkan jalan bagus lagi terutama pada kondisi APBD yang terus-menerus menurun," ungkap Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar ini.
Sikap bijak yang diharapkan ialah setidaknya bisa meminimalisir potensi kerusakan yang disebabkan akibat tingginya mobilitas, tentu Komisi II DPRD tidak berkeinginan menghentikan aktivitas warga, justru mendukung terlebih lagi untuk peningkatan roda perekonomian daerah, namun tetap harus menggunakan cara yang benar dan sesuai aturan yang berlaku serta mengedepankan kepentingan masyarakat umum diatas kepentingan bisnis pribadi atau kelompok.
"Bijak nya bagaimana, ya faktor penyebab kerusakan kondisi jalan ini ya diminimalkan, kendaraan yang melebihi tonase itu silakan saling menjaga, apa lagi untuk dilakukan aktivitas yang di luar beban jalan yang itu dimaksudkan untuk masyarakat umum, baik itu digunakan beban angkutan pertambangan maupun angkutan perkebunan," tegasnya.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
