Politikus Gerindra yang berasal dari Dapil II Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong Seberang menyebutkan upaya ini juga salah satu untuk melindungi lahan-lahan pertanian dari maraknya tambang ilegal di Kukar.
"Lahan yang ada harus dijaga agar tidak terdampak, tercemar dan rusak akibat adanya aktivitas ilegal tersebut. Itu yang harus diamankan, Bapppenas akan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM,” sebut Alif.
Untuk melindungi itu semua diperlukan adanya perlindungan hokum karenanya akan dibentuk Peraturan Daerah (Perda).
"Kukar harus bersiap menyambut IKN kelak di Kaltim. Tentunya kebutuhan pokok seperti beras harus dipersiapkan untuk menyambut banyaknya jiwa yang akan berpindah ke Kaltim. Sebagai penopang IKN juga, sektor pertanian untuk menjadi ketahanan pangan, tujuannya itu,” tegasnya.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
Politikus Gerindra yang berasal dari Dapil II Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong Seberang menyebutkan upaya ini juga salah satu untuk melindungi lahan-lahan pertanian dari maraknya tambang ilegal di Kukar.
"Lahan yang ada harus dijaga agar tidak terdampak, tercemar dan rusak akibat adanya aktivitas ilegal tersebut. Itu yang harus diamankan, Bapppenas akan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM,” sebut Alif.
Untuk melindungi itu semua diperlukan adanya perlindungan hokum karenanya akan dibentuk Peraturan Daerah (Perda).
"Kukar harus bersiap menyambut IKN kelak di Kaltim. Tentunya kebutuhan pokok seperti beras harus dipersiapkan untuk menyambut banyaknya jiwa yang akan berpindah ke Kaltim. Sebagai penopang IKN juga, sektor pertanian untuk menjadi ketahanan pangan, tujuannya itu,” tegasnya.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
