Kepala Desa Jantur Baru Danhar dihadapan para anggota dewan mengungkapkan beberapa permasalahan yang terjadi di desa mereka, diantaranya pembangunan turap yang sudah dilelang proyeknya tetapi belum juga dimulai pengerjaannya dengan nilai hampir Rp 6 miliar, ada juga pembuatan jalan dengan nilai Rp1,5 miliar yang juga belum dikerjakan.
"Kami segera menindaklanjutinya dengan kawan-kawan dinas PU dan OPD teknis terkait serta segera menelusuri dengan pihak Kecamatan," kata Didik. Tak hanya persoalan infrastruktur, persoalan lainnya juga disampaikan terkait masalah lingkungan dalam upaya mengendalikan gulma, enceng gondok yang belakangan ini menyibukkan masyarakat setempat.
Perlu dana besar dalam penanganannya, kemudian terkait kebijakan dan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD), Bantuan Keuangan (Bankeu) Rp50 juta perdesa, ADD tahap II dan penghasilan tetap aparatur dan pelaksana di desa yang mengalami keterlambatan.
Atas persoalan ini, Didik Agung segera melakukan koordinasi kepada Pemkab Kukar terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD), BPKAD dan DLHK. "Yang pasti, dewan tidak akan tutup mata. Kami akan terus kawal perkembangan infrastruktur di Muara Muntai," tegas Politisi PDIP ini.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD asal Dapil VI Sopan Sopian yang menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan DPMD, BPKAD, DLHK dan PU untuk mencarikan solusi bagi warga Desa Jantur.
"Kami juga akan membawa aspirasi masyarakat ini langsung ke dewan dan memanggil dinas teknis terkait untuk RDP," tukas Sopian yang dulu pernah menjabat Kades Muara Muntai Ulu ini.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
