"Aksi hari Minggu (1/8/2021) lalu saya kira wajar karena bentuk penolakan warga, karena memang kegiatan pandu alam itu merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar, yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun lamanya," kata Wahab kepada korankaltim.com, Selasa (3/8/2021) hari ini.
Untuk persoalan ini, Wahab yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kukar ini mendapatkan kabar ada upaya negosiasi antara pihak Pelindo IV dengan masyarakat terkait hal ini.
"Kalau saya menyarankan supaya diatur yang baik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," harapnya.
Menurut informasi yang ia terima, saat ini negosiasi sedang berjalan dan dari pihak Pelindo meminta waktu sampai Selasa (3/8/2021) hari ini untuk negosiasi dengan warga yang tergabung dalam Forum GPMP.
"Jadi pihak Pelindo meminta waktu negosiasi dengan warga sampai Selasa ini, kalau nanti tidak ada kesepakatan juga maka pihak Pelindo akan menghubungi saya untuk dilakukan mediasi lewat DPRD Kukar," tegasnya.
Untuk diketahui pekerjaan pandu alam untuk kapal ponton pengangkut baru bara di perairan Kecamatan Muara Badak tepatnya di Desa Tanjung Limau sudah dilakukan masyarakat sekitar sejak turun temurun, bahkan saat ini ada Forum yang menaunginya yakni Forum Gerakan Pemuda Masyarakat Pangempang (GPMP) yang telah berdiri sejak dua tahun terakhir.
Untuk itu, ketika pekerjaan pandu alam ini diusik oleh kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (KUPP) Tanjung Santan yang menyerahkan kegiatan pandu ini kepada Pelindo IV mendapatkan reaksi dari masyarakat sekitar.
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum GPMP ini melakukan aksi penolakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, di perairan Desa Tanjung Limau Muara Badak, Minggu (1/8/2021) lalu.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
