“Ya memang harusnya begitu lah yang namanya perusahaan harus bermanfaat bagi warga sekitar tempat dia beroperasi,” katanya kepada Korankaltim.com, Minggu (4/4/2021). Terkait bantuan berupa rumah yang diperuntukkan bagi warga pra sejahtera, Didik mengaku sangat mendukung program semacam ini, karena hal ini merupakan salah satu variabel program bersama mengurangi angka kemiskinan.

“Tentu sangat tepat itu kalau dikaitkan dengan upaya bersama kita mengentaskan kemiskinan di Kukar. Coba semua perusahaan mau bergerak semacam ini tentu pengentasan kemiskinan di Kukar bisa cepat terselesaikan,” ungkapnya. Kukar secara keseluruhan memiliki 193 desa dan 44 kelurahan. Di seluruh kawasan ini pasti ada perusahaan baik pertambangan, perkebunan ataupun bidang jasa dan lainnya yang beroperasi.
Politisi PDIP ini menegaskan, DPRD mendorong agar bantuan pembangunan bantuan unit rumah bisa dilakukan oleh perusahaan di masing-masing desa tempat perusahaan beroperasi. “Ya untuk sekelas perusahaan dengan membangunkan bantuan unit rumah ini tentu bisa lah kan mereka ada CSR yang wajib disalurkan,” tegasnya.
“Minimal di masing-masing desa harus dibangun tiga unit rumah bagi warga pra sejahtera oleh perusahaan. Saya yakin tentu hal ini bisa dilakukan dengan tetap bersinergi bersama penyelenggara pemerintah baik eksekutif dan kami di legislatif,” pungkas Didik. (Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
“Ya memang harusnya begitu lah yang namanya perusahaan harus bermanfaat bagi warga sekitar tempat dia beroperasi,” katanya kepada Korankaltim.com, Minggu (4/4/2021). Terkait bantuan berupa rumah yang diperuntukkan bagi warga pra sejahtera, Didik mengaku sangat mendukung program semacam ini, karena hal ini merupakan salah satu variabel program bersama mengurangi angka kemiskinan.

“Tentu sangat tepat itu kalau dikaitkan dengan upaya bersama kita mengentaskan kemiskinan di Kukar. Coba semua perusahaan mau bergerak semacam ini tentu pengentasan kemiskinan di Kukar bisa cepat terselesaikan,” ungkapnya. Kukar secara keseluruhan memiliki 193 desa dan 44 kelurahan. Di seluruh kawasan ini pasti ada perusahaan baik pertambangan, perkebunan ataupun bidang jasa dan lainnya yang beroperasi.
Politisi PDIP ini menegaskan, DPRD mendorong agar bantuan pembangunan bantuan unit rumah bisa dilakukan oleh perusahaan di masing-masing desa tempat perusahaan beroperasi. “Ya untuk sekelas perusahaan dengan membangunkan bantuan unit rumah ini tentu bisa lah kan mereka ada CSR yang wajib disalurkan,” tegasnya.