Pihak anggota Dewan cukup menyayangkan pada RDP kali ini, PT Karya Putra Utama Coal (KPUC) berhalangan hadir, hanya PT JMB saja yang hadir.
Baharuddin mengatakan, RDP ini tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya berkaitan dengan rencana pembangunan pendidikan di Desa Mulawarman. Pemerintah Kabupaten pada 2019 lalu sudah menjalin MoU dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk program pendidikan vokasi.
“Hari ini membahas khusus persoalan lahan. Kita sudah mendengarkan paparan bahwa perencanaan kalau sesuai dengan pembicaraan tadi, maka di 2021 itu sudah bisa dilakukan (kegiatan pendidikan vokasi, red). Untuk sementara menggunakan bangunan yang ada dulu yaitu diklat yang ada di Tenggarong Seberang di L1 Desa Bukit Raya,” kata Bahar kepada Korankaltim.com, Senin (12/10/2020).
Menyikapi rencana pembangunan program pendidikan ini, tentu dari DPRD memberikan dukungan, baik regulasi dan pengawasan serta pengawalan agar rencana ini bisa terealisasi dengan baik.
“Ke depan akan dikomitmen kan dukungan kami DPRD dari segi anggaran untuk dibangun program pendidikan vokasi berbasis keahlian itu di lahan seluas 96 hektare, ” ungkapnya.
“Untuk lebih jelasnya besok kita akan monitoring langsung ke lapangan, melihat kondisi lahan rencana pembangunan ini,” tambah politikus PDIP ini.
Sementara itu, Firnadi Ikhsan anggota Komisi II yang turut serta dalam RDP kali ini memberikan apresiasi karena niatan pemerintah dalam membangun di kawasan yang menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) nya tidaklah main-main.
“Jadi terkait masalah lahan sudah ada tahapan dilakukan, hal ini tinggal penyerahan eks tambang ini ke pemerintah, hal ini diupayakan agar eks tambang ini bermanfaat,” terangnya.
Firnadi berharap komitmen pemerintah yang ingin membangun Desa Mulawarman ini bisa secara serius dilaksanakan.
“Desa ini kan awalnya sudah mau dipindah, karena kajian pemerintah akhirnya tidak jadi di pindah dan desa ini memang sudah kita anggap desa yang compang camping karena dikelilingi tambang. Semoga komitmen membangun ini benar-benar dilakukan secara serius, karena sejengkal lahan pun itu hukum nya wajib dilakukan adanya pembangunan bagi pemerintah,” tegasnya. (ADV)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
