“Terkait masalah Dinas pendidikan tadi kita berkomunikasi dengan mereka yaitu untuk pembangunan di 2020 ini karena adanya pandemi ini tentu mengakibatkan ada beberapa program yang terkoreksi, seperti halnya proses menyangkut masalah pembangunan fisik. Ada beberapa yang tidak bisa terlaksana terimbas pada anggaran yang sudah terpangkas karena Covid,” katanya kepada Korankaltim.com, Selasa (15/9/2020).
Politisi PDIP Kukar ini mengungkapkan, salah satu kegiatan pembangunan fisik yang mengalami rasionalisasi ialah pembangunan SD 002 Kecamatan Anggana. “Ada beberapa hal yang disampaikan tadi, salah satunya yang tidak mungkin terlaksana contohnya yaitu SD 002 di Anggana, pembangunan yang tadinya dianggarkan di awal itu Rp2,5 miliar, namun karena Covid ini ada rasionalisasi sehingga tersisa yang bisa dilaksanakan Rp1,5 miliar saja, jadi terkoreksi sebesar 1 miliar. Kemungkinan ya tidak bisa dilakukan juga karena ini sudah triwulan 4, apakah itu bisa terkejar atau tidak,” ungkapnya.
Namun Komisi IV menyarankan agar tetap ada pelaksanaan pembangunan fisik, misalnya yang nilainya kecil namun masuk dalam skala prioritas.
“Yang anggaran yang tidak terlalu besar khususnya PL PL (tanpa lelang) itu saya sarankan tadi ke dinas pendidikan kalau bisa yang tidak merubah anggaran, itu dialihkan ke program-program yang tidak terlalu besar tapi prioritas seperti pembangunan pagar, pembangunan paving block artinya hal kecil tapi yang prioritas,” terangnya.
Sementara itu terkait serapan anggaran yang ada di Dinas Kesehatan sebesar Rp129 miliar, sejauh ini sudah 50 Milyar yang sudah terserap dan digunakan untuk penanganan masalah kesehatan terutama ditengah persoalan pandemic Covid-19 ini.
“Di bidang kesehatan dari Rp129 miliar itu masuk ke Dinas kesehatan kurang lebih 50 miliar dalam bentuk pengadaan perlengkapan peralatan khususnya di bidang kesehatan dalam menyikapi kondisi pandemi ini,” jelasnya. Dinkes juga mengusulkan kepada DPRD terkait usulan dana sebesar Rp22 miliar agar bisa masuk di APBD Perubahan 2020 untuk dana tanggap darurat menyikapi pandemic Covid-19.
“Mereka mengusulkan tadi kalau bisa ada dana tanggap darurat kurang lebih 22 miliar untuk menyikapi Covid ini sampai di bulan Desember. Oleh karena itu berharap diusulkan lagi diperubahan (APBD-P, red) ini Rp22 miliar. DPRD saya rasa dalam hal ini kami Komisi IV siap untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan kesehatan dan kami selalu saling koordinasi,” pungkas Baharuddin. (adv)
Penulis Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
