Ketua DPD Perindo Kukar ini mengungkapkan, sebelum ada kesepakatan ini, perekrutan tenaga kerja harus melalui jalur aliansi lingkar tambang terlebih dahulu. Hal ini rentan dengan permainan oknum tertentu yang mengambil keuntungan pribadi dari para calon pelamar pekerjaan.
Komisi I DPRD Kukar pun memberikan apresiasi. “Kita berikan apresiasi, perusahaan yang mau melibatkan pemerintah desa. Artinya hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi I belum lama ini didengar oleh perusahaan,” ungkapnya.
Ketua BumDes Bakungan, Rahman membenarkan adanya kerja sama tersebut. Rahman menyebutkan ada beberapa perusahaan pertambangan di Bakungan sudah bekerjasama langsung dengan BumDes dalam hal Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta agar setiap perusahaan di Kukar dapat bermitra dengan Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Itu dilakukan agar perekonomian desa bisa meningkat.
Selain tenaga kerja, pihaknya juga meminta perusahaan melibatkan Pemdes dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan limbah hingga distribusi air bersih untuk kebutuhan dasar masyarakat desa. (Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: M. Huldi
Ketua DPD Perindo Kukar ini mengungkapkan, sebelum ada kesepakatan ini, perekrutan tenaga kerja harus melalui jalur aliansi lingkar tambang terlebih dahulu. Hal ini rentan dengan permainan oknum tertentu yang mengambil keuntungan pribadi dari para calon pelamar pekerjaan.
Komisi I DPRD Kukar pun memberikan apresiasi. “Kita berikan apresiasi, perusahaan yang mau melibatkan pemerintah desa. Artinya hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi I belum lama ini didengar oleh perusahaan,” ungkapnya.
Ketua BumDes Bakungan, Rahman membenarkan adanya kerja sama tersebut. Rahman menyebutkan ada beberapa perusahaan pertambangan di Bakungan sudah bekerjasama langsung dengan BumDes dalam hal Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta agar setiap perusahaan di Kukar dapat bermitra dengan Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Itu dilakukan agar perekonomian desa bisa meningkat.
Selain tenaga kerja, pihaknya juga meminta perusahaan melibatkan Pemdes dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan limbah hingga distribusi air bersih untuk kebutuhan dasar masyarakat desa. (Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: M. Huldi
