Politisi PKB ini mengungkapkan, kesalahan administrasi ini tentu merugikan orang, karena sosok kepala sekolah adalah ikon sekolah.
Secara otomatis, Kepsek sebagai leader para tenaga pendidik di masing-masing sekolah. Kesalahan ini dikhawatirkan Kepsek dan sekolah menjadi dipermalukan. “Kasihan, kesalahan administrasi ini merugikan orang, karena proses pengangkatannya yang sudah iya, namun digugurkan karena tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan di Permendikbud Nomor 6/2018,” ungkapnya.
Seharusnya, kata dia, Disdikbud lebih jeli lagi dalam menyikapi Pemerndikbud 6/2018. Siswo menegaskan Disdikbud tidak perlu menafsirkan lagi Permendagri 6/2018 itu.
“Semua sudah jelas kok dalam aturan, misalnya syaratnya harus ada Prestasi Kerja selama 2 tahun, kemudian memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS) sebelum dirinya dilantik secara resmi oleh Bupati,” tegasnya.
Peningkatan mutu SDM dan secara administrasi kependidikan seharusnya bukan menjadi persoalan lagi bagi Disdikbud.
Karena itu, Siswo meminta agar Disdikbud jangan main-main dalam persoalan ini karena nama baik Bupati akan tercoreng.
“Jangan sampai ketidakbecusan Disdik ini mencoreng citra bupati karena yang melantik kepala sekolah itu Bupati, itulah yang sama-sama kita jaga. Kita sarankan Disdikbud fokus menangani persoalan tenaga pendidikan dan kualitas peningkatan SDM,” pungkas Siswo. (Adv)
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor: M.Huldi
Politisi PKB ini mengungkapkan, kesalahan administrasi ini tentu merugikan orang, karena sosok kepala sekolah adalah ikon sekolah.
Secara otomatis, Kepsek sebagai leader para tenaga pendidik di masing-masing sekolah. Kesalahan ini dikhawatirkan Kepsek dan sekolah menjadi dipermalukan. “Kasihan, kesalahan administrasi ini merugikan orang, karena proses pengangkatannya yang sudah iya, namun digugurkan karena tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan di Permendikbud Nomor 6/2018,” ungkapnya.
Seharusnya, kata dia, Disdikbud lebih jeli lagi dalam menyikapi Pemerndikbud 6/2018. Siswo menegaskan Disdikbud tidak perlu menafsirkan lagi Permendagri 6/2018 itu.
“Semua sudah jelas kok dalam aturan, misalnya syaratnya harus ada Prestasi Kerja selama 2 tahun, kemudian memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS) sebelum dirinya dilantik secara resmi oleh Bupati,” tegasnya.
Peningkatan mutu SDM dan secara administrasi kependidikan seharusnya bukan menjadi persoalan lagi bagi Disdikbud.
Karena itu, Siswo meminta agar Disdikbud jangan main-main dalam persoalan ini karena nama baik Bupati akan tercoreng.
“Jangan sampai ketidakbecusan Disdik ini mencoreng citra bupati karena yang melantik kepala sekolah itu Bupati, itulah yang sama-sama kita jaga. Kita sarankan Disdikbud fokus menangani persoalan tenaga pendidikan dan kualitas peningkatan SDM,” pungkas Siswo. (Adv)
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor: M.Huldi
