Fraksi PPP-PKS berharap pemerintah daerah bisa membuka ruang dan membuka rekening hibah, atau rekening bansos. “Sebetulnya kita merasa iri dengan daerah tetangga kita seperti Penajam dan Kutai Timur yang memberikan ruang untuk bansos,” kata Zul sapaan akrabnya kepada KORANKALTIM.COM, Minggu malam (5/4/2020).
“Kalau kita belajar masa lalu yang buruk itu, ya pemerintah daerah harus memverifikasi dengan teliti dan ketat, baik proses penganggaran, pelaksanaannya penerimaanya ini selalu diawasi dan diverifikasi sehingga bansos itu tepat sasaran dan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tambah Zul.
Fraksi PPP-PKS menginginkan pada proses Musrenbang, Senin (6/3/2020) bisa menggeser kegiatan yang belum dilaksanakan di 2020 ini. “Kita berharap kepada pemerintah daerah bisa meninjau ulang lagi untuk membantu masyarakat kita yang miskin, selama ini yang kita berikan bantuan sembako ini sifatnya hanya sementara, jika ada bantuan dari pemerintah daerah ini bisa di jadikan modal untuk usaha yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ia berharap dengan adanya wabah ini, pemerintah daerah bisa memberikan kompensasi, setidaknya bahan pangan kepada masyarakat miskin karena mereka tidak bisa leluasa berusaha dan hanya tinggal di rumah. “Kita berharap pemerintah daerah jangan terkunci dengan aturan, contoh saja Bupati PPU bisa memutuskan memberikan subsidi sembako, subsidi bantuan sekian orang sekian ratus ribu, kepala daerahnya ada inisiatif itu, kalau kita terpaku dengan aturan-aturan. Bapak Presiden kita sudah mengimbau dan menginstrusikan supaya bisa memperhatikan dari dampak sosial ekonomi wabah virus corona otomatis penekanan itu sudah jelas, toh selama ini tujuan pemerintah untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat juga,“ tukas Zul. (adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Desman Minang
