2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim , Sayyid Muziburrachman, masih ada keluhan dari warga di daerah pemilihan (Dapil) nya terkait persoalan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Keluhan tersebut muncul dalam agenda reses yang ia gelar baru-baru ini.
Salah satu guru PAUD menyampaikan bahwa insentif yang mereka terima semakin menurun karena adanya penyesuaian berdasarkan jumlah murid.
Kondisi ini dinilai memberatkan, terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang sulit memenuhi standar jumlah siswa.
Menurut ketentuan yang berlaku, setiap guru harus mengajar dengan rasio 1 guru untuk 15 murid, sama seperti guru berstatus PNS.
Namun, aturan tersebut dirasa tidak relevan bagi sekolah swasta yang masih berupaya menjaring peserta didik.
“Untuk disamakan dengan sistem PNS ini, sebenarnya tidak bisa pak. Kami ini swasta, mencari murid itu juga susah. Apalagi kalau tidak ada murid ABK, baru bisa menyesuaikan,” ujar salah satu guru yang hadir.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemotongan insentif semakin menambah beban mereka. Bahkan, beberapa guru hanya menerima upah jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
“Insentif kami dipotong. Gaji kami juga minim sekali, jauh di bawah UMK. Saya sendiri cuma menerima Rp500 ribu per bulan,” tuturnya.
Selain persoalan guru PAUD, warga juga meminta dukungan pemerintah untuk perbaikan berbagai fasilitas tempat ibadah.
Beberapa usulan mencakup renovasi langgar, pembenahan atap bangunan, hingga penyediaan sarana pendukung lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Sayyid Muziburrachman meminta masyarakat untuk mengajukan usulan secara tertulis agar dapat diproses lebih lanjut dalam pembahasan anggaran.
“Kalau bisa diajukan saja proposalnya. Apa yang dibutuhkan, termasuk dinding, atap, dan segala macam. Inshaallah nanti kami akan anggarkan pada pembahasan berikutnya,” kata Sayyid, Sabtu (7/12/2025).
Meski demikian, Sayyid menegaskan bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan. Proses penganggaran harus melalui pembahasan bersama pihak eksekutif, baik pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten.
Menurutnya, sering kali terdapat perbedaan antara prioritas pembangunan versi pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami di DPRD pun bertarung juga dengan eksekutif, baik gubernur maupun wali kota. Mereka punya prioritas pembangunan sendiri, sedangkan usulan yang kami bawa murni dari masyarakat,” jelasnya.
"Jadi kami perjuangkan agar pembangunan benar-benar prorakyat,” tegasnya.
Sayyid berharap dukungan masyarakat agar setiap aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan dan diupayakan berjalan sesuai harapan.
“Mudah-mudahan ini bisa cepat terlaksana. Kami tampung dulu dan akan kami perjuangkan,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
