Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, yang menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Syarifatul menjelaskan bahwa terbatasnya ruang fiskal bukan semata-mata hambatan, tetapi harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola serta menggali sumber-sumber pendanaan alternatif.
“Menurut kacamata saya, hambatan finansial seperti pengurangan BKD jangan menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menjaga kualitas pelayanan publik,” kata Syarifatul belum lama ini.
“DPRD dan pemerintah harus bersama-sama mencari solusi melalui optimalisasi kolaborasi,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah agar semakin serius mengimplementasikan model pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media.
Menurutnya, skema ini dapat membuka peluang pendanaan alternatif, memperkuat perencanaan program, serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pembangunan.
“Dengan keterlibatan berbagai pihak, kita bisa mencari sumber daya baru sekaligus menentukan prioritas unggulan yang tetap harus dijalankan,” tuturnya.
Syarifatul menekankan pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai BUMD di Kaltim masih dapat dimaksimalkan, baik dari sisi kinerja maupun kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
“Kita punya BUMD yang harus terus dipacu kinerjanya agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong adanya keterlibatan lebih besar dari sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, termasuk pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Swasta punya peran strategis. Melalui CSR dan kemitraan, kita bisa berbagi peran dan memanfaatkan keahlian akademisi maupun komunitas untuk mendukung kinerja pemerintah dan DPRD,” tegasnya.
Tak kalah penting, Syarifatul mengingatkan perlunya optimalisasi peran media dalam menyebarkan informasi pembangunan serta mengawasi jalannya kebijakan publik.
Ia menegaskan pemerintah harus tetap fokus pada program prioritas agar stabilitas fiskal terjaga dan pelayanan publik dapat berjalan efektif.
“Kolaborasi yang baik antarsemua unsur harus terus dijaga untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin