Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan. Dari estimasi awal sekitar Rp21 triliun, anggaran Kaltim merosot menjadi Rp15 triliun.
1 menit baca

Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan. Dari estimasi awal sekitar Rp21 triliun, anggaran Kaltim merosot menjadi Rp15 triliun.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti terjun bebasnya APBD Kaltim dari estimasi sebelumnya.
Menurut Syarifatul, pemangkasan sekitar Rp6 triliun tersebut merupakan dampak langsung dari turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD melakukan revisi besar-besaran terhadap rencana anggaran yang sebelumnya sudah disepakati.
“Ini sangat memprihatinkan. Banyak pembangunan yang sudah direncanakan terpaksa harus dipangkas,” kata Syarifatul, Kamis (4/12/2025).
“Kita harus melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk memangkas belanja perjalanan dinas, belanja aksesoris, hingga alat tulis kantor,” ujarnya.
Salah satu pos anggaran yang paling terdampak adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota.
Syarifatul, yang juga mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI meliputai Berau, Kutim dan Bontang, mengungkapkan kekhawatirannya karena besaran Bankeu dipangkas sangat signifikan.
“Bankeu yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp300 miliar lebih, kini untuk 10 kabupaten/kota hanya tersisa sekitar Rp250 miliar. Ini benar-benar turun drastis,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa kabupaten/kota juga mengalami pemotongan TKD dari pusat, sehingga mereka berada dalam tekanan anggaran yang sama seperti provinsi.
“Kami di DPRD tidak bisa berbuat banyak. Harapan kami kondisi fiskal ini bisa segera stabil agar pembangunan di kabupaten/kota tetap berjalan sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti terjun bebasnya APBD Kaltim dari estimasi sebelumnya.
Menurut Syarifatul, pemangkasan sekitar Rp6 triliun tersebut merupakan dampak langsung dari turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD melakukan revisi besar-besaran terhadap rencana anggaran yang sebelumnya sudah disepakati.
“Ini sangat memprihatinkan. Banyak pembangunan yang sudah direncanakan terpaksa harus dipangkas,” kata Syarifatul, Kamis (4/12/2025).

“Kita harus melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk memangkas belanja perjalanan dinas, belanja aksesoris, hingga alat tulis kantor,” ujarnya.
Salah satu pos anggaran yang paling terdampak adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota.
Syarifatul, yang juga mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI meliputai Berau, Kutim dan Bontang, mengungkapkan kekhawatirannya karena besaran Bankeu dipangkas sangat signifikan.
“Bankeu yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp300 miliar lebih, kini untuk 10 kabupaten/kota hanya tersisa sekitar Rp250 miliar. Ini benar-benar turun drastis,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa kabupaten/kota juga mengalami pemotongan TKD dari pusat, sehingga mereka berada dalam tekanan anggaran yang sama seperti provinsi.
“Kami di DPRD tidak bisa berbuat banyak. Harapan kami kondisi fiskal ini bisa segera stabil agar pembangunan di kabupaten/kota tetap berjalan sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG