Dipotong Rp6 Triliun, Subandi Sebut Sejumlah Rencana Pembangunan Harus Mundur

Langkah ini kata Subandi, sangat berpengaruh pada berbagai sektor pembangunan di daerah. Dia menilai, kebijakan ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh.

Menurut Subandi, skala pengurangan TKD yang cukup besar membuat ruang fiskal Pemprov Kaltim menjadi sangat terbatas. Pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan rasionalisasi di hampir setiap program, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan hasil reses para anggota legislatif.

“Pemangkasan sampai Rp6 Triliun berarti kita harus melakukan rasionalisasi hampir di semua kegiatan, termasuk agenda dan dana pokir DPRD Kaltim,” ujarnya pada Kamis (4/12/2025).

Salah satu sektor yang turut terkena imbas adalah dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kaltim. Subandi menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut membuat sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya telah dijadwalkan kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Semua pokir akan dirasionalisasi. Saya juga sampaikan kepada masyarakat bahwa beberapa kegiatan atau program yang sudah dijanjikan kemungkinan mengalami hambatan karena pemangkasan TKD dilakukan secara merata hingga ke dana pokir,” jelasnya.

Dampak pemangkasan TKD juga dirasakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Politisi PKS itu menyebut bahwa setiap OPD harus melakukan penyesuaian terhadap kegiatan dan anggaran kerja mereka, termasuk untuk program pembangunan yang berada di Kota Samarinda.

“Pengurangan ini terjadi di semua OPD dan semua sektor. Karena itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar kegiatan tetap berjalan meski dengan keterbatasan,” tambahnya.

Mantan Legislator Basuki Rahmat itu berharap, masyarakat dapat memahami situasi yang sedang dihadapi Pemprov Kaltim.

Menurutnya, pemangkasan TKD merupakan kebijakan yang datang dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah harus bekerja keras untuk melakukan penataan ulang prioritas anggaran. “Pemprov dan DPRD Kaltim sedang berupaya menata kembali prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal, meskipun menghadapi tantangan besar dalam penyusunan anggaran,” Subandi memungkasi. (adv)

Dipotong Rp6 Triliun, Subandi Sebut Sejumlah Rencana Pembangunan Harus Mundur

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini