2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, M Husni Fahruddin, ungkap kekhawatiran pada penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
APBD Kaltim dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun pada tahun 2026 memang mulai menimbulkan kekhawatiran sejumlah pemerintah daerah.
Kondisi tersebut mendorong daerah untuk menyusun langkah antisipatif sejak dini agar stabilitas fiskal tetap terjaga.
Pria yang akrab disapa Ayyub itu menyebut situasi ini harus menjadi momentum bagi seluruh daerah, khususnya Kukar, untuk memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ketergantungan Kukar terhadap sektor sumber daya alam (SDA) masih sangat besar,” kata Ayyub, Rabu (3/12/2025).
“Padahal ada banyak potensi lain di luar SDA yang dapat meningkatkan PAD jika dikelola lebih optimal,” ujarnya.
Menurut Ayyub, banyak perusahaan besar dan pelaku industri pertambangan yang beroperasi di Kukar memiliki potensi pajak yang masih belum digali secara maksimal.
Potensi tersebut meliputi pajak kendaraan operasional perusahaan, pajak alat berat, pajak bahan bakar minyak (BBM), dan kontribusi lain terkait aktivitas perusahaan berskala besar.
“Perusahaan yang bergerak di sektor SDA pasti memiliki kendaraan operasional, alat berat, serta konsumsi BBM yang tinggi. Di situlah potensi PAD yang sebenarnya dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Politisi daerah pemilihan (Dapil) Kukar itu menegaskan optimalisasi pemungutan pajak tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak.
Dia mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota.
“Jangan hanya provinsi yang melakukan inventarisasi pajak alat berat atau pajak BBM. Pemerintah kabupaten juga harus terlibat aktif untuk memetakan potensi yang bisa menambah PAD,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika pemerintah provinsi mampu memaksimalkan pendapatan dari sektor-sektor tersebut. Hasilnya kemudian dapat dibagikan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil.
Politisi Golkar itu berharap seluruh pemerintah daerah di Kaltim mulai memperkuat strategi fiskal, untuk menghadapi penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan di tahun 2026.
“Optimalisasi pajak dan koordinasi lintas pemerintahan harus menjadi langkah strategis agar daerah tetap stabil secara fiskal meski menghadapi penurunan APBD,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan fiskal ini sekaligus dapat menjadi momentum bagi daerah untuk tidak hanya bergantung pada SDA.
“Tetapi mulai melirik sektor-sektor lain yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru,” Ayyub memungkasi. (Adv)
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
