Dia menekankan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan fondasi penting dalam membangun tatanan demokrasi yang sehat.
Sapto juga menyampaikan kualitas demokrasi tidak dapat hanya mengandalkan kinerja pemerintah atau lembaga legislatif.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sipil menjadi unsur krusial dalam memastikan jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Menjaga demokrasi bukan hanya tugas DPRD. Semua unsur masyarakat memiliki peran yang sama penting,” ujar Sapto, Minggu (30/11/2025).
Politisi Golkar itu menyoroti bahwa rendahnya literasi politik masih menjadi tantangan, khususnya bagi generasi muda.
Minimnya pemahaman tentang posisi dan peran strategis warga negara dalam sistem demokrasi sering menyebabkan kurangnya partisipasi dalam proses-proses publik.
Ia juga menegaskan pemenuhan hak warga negara, seperti akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan perlindungan hukum. Di mana, semua itu tidak dapat berjalan efektif tanpa kesadaran menjalankan kewajiban.
Dirinya mengingatkan mahasiswa dan pemuda untuk tidak berhenti berupaya dan berkontribusi. “Jangan pernah lelah menjalankan kewajiban. Tanpa usaha, tidak mungkin hak bisa diraih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sapto mengajak generasi muda Kaltim untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong perubahan sosial dan politik.
Hal ini kata Sapto, dapat diwujudkan melalui kritik yang konstruktif, keterlibatan dalam kajian kebijakan, maupun keikutsertaan dalam berbagai proses demokrasi di tingkat lokal.
Ia berharap langkah tersebut dapat melahirkan generasi yang sadar peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari ekosistem demokrasi.
Dengan meningkatnya kualitas partisipasi publik, Sapto optimis pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap anak muda mampu menjaga kualitas demokrasi melalui partisipasi publik yang kritis, aktif, dan bermakna,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin