2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerataan akses terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunjukkan ketimpangan.
Kondisi ini berdampak pada anak-anak di sejumlah wilayah yang kesulitan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Beberapa kecamatan, yakni Muara Wis, Muara Muntai, Marangkayu, dan Kota Bangun, menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.
Masyarakat setempat pun mengusulkan pembangunan unit sekolah baru (UBS) untuk menutup kekurangan tersebut.
Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyatakan bahwa isu ini telah lama diketahui melalui laporan Anggota DPRD Dapil Kukar, Salehuddin.
“Kemampuan fiskal daerah saat ini cukup terbatas karena adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, langkah yang diambil harus realistis,” ujarnya saat diwawancarai di Samarinda, Rabu (26/11/2025).
Andi Satya menambahkan, masalah keterbatasan akses pendidikan juga terjadi di Balikpapan, bahkan kondisinya lebih kompleks akibat keterbatasan lahan.
Untuk itu, ia mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menyusun rancangan pendidikan jangka lima tahun.
“Jangan sampai kita bekerja tanpa arah strategis, sehingga saat ada kebutuhan mendesak, kita baru bergerak. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif dan legislatif,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, persoalan ini perlu menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Ia juga meminta masyarakat yang mengusulkan pembangunan sekolah untuk memastikan lahan yang akan digunakan bebas sengketa dan berada di luar kawasan pertambangan aktif.
Realisasi program Disdikbud Kaltim hingga akhir November 2025 tercatat masih rendah dibanding OPD lain di lingkungan Pemprov Kaltim.
Untuk itu, DPRD mendorong pihak terkait agar segera memaksimalkan anggaran yang tersedia.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menekankan pentingnya penyusunan program yang tepat guna agar masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, merasakan manfaat langsung.
“Kegiatan ini sejalan dengan visi misi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan program Presiden RI yang menekankan pendidikan sebagai prioritas nasional,” jelas Fuad.
Ia menambahkan, program seperti GratisPol dan JosPol yang dijalankan Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya jumlah SMA negeri di beberapa wilayah. Jarak antar sekolah yang jauh membuat masyarakat kesulitan mengakses pendidikan.
Kondisi serupa juga terjadi di Samarinda dan Balikpapan, di mana distribusi sekolah belum merata.
Fuad Fakhruddin menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pendidikan, baik untuk program yang sedang berjalan maupun program baru di masa mendatang.
“Masyarakat berharap anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi,” pungkasnya. (adv)
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
