Salehuddin Soroti Banyaknya Jabatan Plt di OPD Kaltim, Dinilai Ganggu Kinerja Pemerintahan

Ia menilai masih banyak jabatan strategis yang diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT), bahkan ada pejabat yang merangkap dua posisi sekaligus, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Menurut Salehuddin, persoalan kekosongan jabatan sebenarnya bukan hal baru dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa Komisi I DPRD Kaltim sejak lama telah mengingatkan Pemprov agar melakukan antisipasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan.

“Kami sudah sampaikan dari jauh-jauh hari. Seharusnya BPKSDM melakukan pemetaan dan mempersiapkan pengisian jabatan lebih awal,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Salah satu dinas yang dinilai paling terdampak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif pada beberapa posisi penting.

Salehuddin menegaskan bahwa kondisi di mana seorang pejabat merangkap dua jabatan bukan hanya menyalahi prinsip efektivitas organisasi, namun juga memberi dampak langsung pada performa Pemprov Kaltim secara keseluruhan.

“Jangan sampai terjadi kekosongan dan rangkap jabatan seperti ini. Ini tidak produktif dan tidak positif bagi kinerja pemerintah provinsi,” tegasnya.

Dia juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran Pemprov Kaltim hingga memasuki akhir tahun. Menurutnya, kekosongan jabatan di OPD berpotensi memperlambat proses penyerapan anggaran yang pada akhirnya dapat memunculkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

“Kalau kekosongan ini dibiarkan, realisasi anggaran bisa tidak tercapai sesuai target, dan ujungnya menimbulkan Silpa. Itu yang akhirnya merugikan masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya di sektor pendidikan, ia juga memberi sorotan tajam kepada Dinas Tenaga Kerja, terutama bagian pengawasan ketenagakerjaan.

Dengan jumlah badan usaha hampir mencapai 8.000 perusahaan di Kaltim, menurutnya tidak boleh ada kekosongan jabatan di sektor pengawasan.

“Kalau bagian pengawasan kosong, bagaimana fungsi kontrol berjalan? Kita punya hampir delapan ribu usaha yang harus diawasi. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Komisi I mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BPKSDM) dan Pemprov Kaltim segera mengambil langkah konkret untuk mengisi posisi-posisi strategis, terutama jabatan kepala dinas serta bidang teknis yang memiliki fungsi vital.

“Saya pikir ini harus segera ditindaklanjuti pemerintah provinsi. Jauh-jauh hari sudah kami sampaikan. Jangan sampai keterlambatan ini menimbulkan dampak yang lebih luas,” tutupnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur

Salehuddin Soroti Banyaknya Jabatan Plt di OPD Kaltim, Dinilai Ganggu Kinerja Pemerintahan

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini