Penyaluran Program GratisPol Dinilai Belum Merata, DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah Buat Realisasi Menyeluruh

Pemerintah Provinsi Kaltim diketahui telah mencairkan anggaran sebesar Rp44,5 miliar pada 13 November 2025. Namun, seluruh dana itu hanya disalurkan kepada tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Di sisi lain, alokasi untuk perguruan tinggi swasta (PTS) yang mencapai Rp26 miliar dari total anggaran Rp96 miliar belum tersentuh sama sekali. Ketimpangan penyaluran ini menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim.

Anggota Komisi IV, Makmur HAPK, menilai langkah Pemprov Kaltim tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Dia menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten menjalankan komitmen, termasuk yang berasal dari janji politik.

“Kalau memang sudah menjadi janji politik, jangan main-main dong. Rakyat itu mencatat. Kalau sudah berjanji, ya harus diwujudkan,” tegas Makmur pada Minggu (23/11/2025).

Makmur turut membandingkan komitmen Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat yang tetap menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) meski menghadapi berbagai tantangan teknis dan anggaran.

Menurutnya, Gratispol seharusnya mendapat prioritas serupa karena berkaitan langsung dengan akses pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Secara regulasi, ia mengingatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD.

Artinya, ruang fiskal semestinya cukup untuk menopang pembiayaan kuliah dari jenjang S1 hingga S3, baik di PTN maupun PTS.

“Ini kita bicara pendidikan. Pemerintah provinsi sudah menjanjikan menanggung pembiayaan dari S1 sampai S3. Sekarang tinggal dilihat, apa konsekuensinya kalau realisasinya tidak merata,” ujarnya.

Meski memberi kritik, Makmur tetap memahami kemungkinan adanya keterbatasan anggaran dalam implementasi program tersebut.

Ia mengusulkan agar Pemprov Kaltim menerapkan skema bertahap selama lima tahun agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Kalau tidak bisa menyeluruh, ya bertahap saja. Tidak mungkin sekaligus,” sarannya.

Makmur menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis. Karena itu, setiap janji publik harus disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Rakyat sekarang cerdas. Janji itu harus direalisasikan. Kita di pemerintahan ini harus hati-hati, apalagi kalau bicara janji politik,” pungkasnya. (Adv)

Editor: Erwin

Penyaluran Program GratisPol Dinilai Belum Merata, DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah Buat Realisasi Menyeluruh

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini