Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti lambatnya proses penyaluran bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di perguruan tinggi swasta.
1 menit baca

Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti lambatnya proses penyaluran bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di perguruan tinggi swasta.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut tidak seharusnya terjadi, terlebih setelah penyaluran UKT untuk tujuh universitas negeri telah berjalan.
Agusriansyah mengungkapkan, salah satu penyebab keterlambatan bagi perguruan tinggi swasta adalah persoalan administrasi rekening kampus yang disebut tidak valid.
Kondisi ini membuat distribusi bantuan terhambat, padahal semua penerima sudah tercantum dalam satu Surat Keputusan (SK).
“Seharusnya kampus swasta sudah menerima juga. Tapi informasinya, ada beberapa perguruan tinggi swasta yang rekeningnya tidak valid, sehingga menghambat yang lain,” kata dia, Minggu (23/11/2025).
“Ini tidak boleh terjadi. Harusnya dicari solusi atau dibuat kebijakan yang tidak merugikan kampus lain yang datanya sudah lengkap,” sebutnya.
Politis PKS itu menambahkan, Kabag Kesra Pemprov Kaltim sebelumnya telah berjanji akan mengambil langkah cepat terkait persoalan ini.
Namun hingga awal pekan ini, ia belum mendapat laporan konkret mengenai tindak lanjut tersebut.
“Karo Kesra berjanji kepada saya bahwa hari Senin ini seharusnya sudah ada langkah yang diambil. Mudah-mudahan memang sudah ditindaklanjuti,” bebernya.
“Jangan sampai mahasiswa yang berkasnya sudah lengkap ikut disusahkan hanya karena satu persoalan teknis,” tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa percepatan distribusi UKT sangat penting, terutama untuk menjaga kelangsungan operasional kampus serta mengurangi beban psikologis mahasiswa dan orang tua.
Ia khawatir beberapa kampus terpaksa meminta mahasiswa membayar terlebih dahulu apabila bantuan tidak segera cair.
“UKT ini sangat penting untuk eksistensi kampus. Jangan sampai ada kampus yang meminta mahasiswa membayar dulu karena bantuan belum turun. Itu bisa menimbulkan keresahan bagi adik-adik mahasiswa dan orang tua mereka,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan penyaluran UKT dilakukan tanpa hambatan demi menjaga stabilitas akademik dan meringankan beban mahasiswa, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. (Adv)
Editor: Erwin
Ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut tidak seharusnya terjadi, terlebih setelah penyaluran UKT untuk tujuh universitas negeri telah berjalan.
Agusriansyah mengungkapkan, salah satu penyebab keterlambatan bagi perguruan tinggi swasta adalah persoalan administrasi rekening kampus yang disebut tidak valid.
Kondisi ini membuat distribusi bantuan terhambat, padahal semua penerima sudah tercantum dalam satu Surat Keputusan (SK).
“Seharusnya kampus swasta sudah menerima juga. Tapi informasinya, ada beberapa perguruan tinggi swasta yang rekeningnya tidak valid, sehingga menghambat yang lain,” kata dia, Minggu (23/11/2025).

“Ini tidak boleh terjadi. Harusnya dicari solusi atau dibuat kebijakan yang tidak merugikan kampus lain yang datanya sudah lengkap,” sebutnya.
Politis PKS itu menambahkan, Kabag Kesra Pemprov Kaltim sebelumnya telah berjanji akan mengambil langkah cepat terkait persoalan ini.
Namun hingga awal pekan ini, ia belum mendapat laporan konkret mengenai tindak lanjut tersebut.
“Karo Kesra berjanji kepada saya bahwa hari Senin ini seharusnya sudah ada langkah yang diambil. Mudah-mudahan memang sudah ditindaklanjuti,” bebernya.
“Jangan sampai mahasiswa yang berkasnya sudah lengkap ikut disusahkan hanya karena satu persoalan teknis,” tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa percepatan distribusi UKT sangat penting, terutama untuk menjaga kelangsungan operasional kampus serta mengurangi beban psikologis mahasiswa dan orang tua.
Ia khawatir beberapa kampus terpaksa meminta mahasiswa membayar terlebih dahulu apabila bantuan tidak segera cair.
“UKT ini sangat penting untuk eksistensi kampus. Jangan sampai ada kampus yang meminta mahasiswa membayar dulu karena bantuan belum turun. Itu bisa menimbulkan keresahan bagi adik-adik mahasiswa dan orang tua mereka,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan penyaluran UKT dilakukan tanpa hambatan demi menjaga stabilitas akademik dan meringankan beban mahasiswa, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. (Adv)
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG