Proyeksi pendapatan daerah harus direvisi total setelah terjadi koreksi besar-besaran, di mana estimasi pendapatan anjlok lebih dari Rp6 Triliun. Kondisi ini membuat seluruh struktur APBD yang sebelumnya telah disusun, perlu ditata ulang dari awal.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa penurunan drastis ini dipicu oleh berkurangnya porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, perubahan tersebut mengacaukan perencanaan yang sudah berjalan. “Pendapatan awal kita diproyeksikan mencapai Rp21,35 triliun, namun kini turun menjadi sekitar Rp15,1 Triliun. Artinya, ada pemangkasan lebih dari Rp6 triliun dalam pendapatan transfer,” kata Hasanuddin saat dikonfirmasi pada Jumat (21/11/2025). “Dengan kondisi seperti ini, postur APBD 2026 jelas tidak lagi relevan dan harus disusun ulang,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, koreksi pendapatan transfer yang semula diperkirakan sekitar Rp9,33 Triliun kini merosot hingga hanya berada pada kisaran Rp3 triliun. Situasi ini memaksa Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap seluruh rencana pembiayaan dan belanja daerah.
“Pengurangannya cukup besar. Banyak pos belanja yang harus kita evaluasi dan sesuaikan kembali. Karena itu, kami bersama TAPD harus mengkaji ulang setiap komponen agar APBD yang disusun tetap memberi manfaat bagi masyarakat,” lanjut Hamas.
Politikus Golkar tersebut menambahkan bahwa penurunan pendapatan ini membuka peluang revisi terhadap berbagai program prioritas yang tengah dijalankan Pemprov Kaltim.
Salah satu program yang diperkirakan terdampak adalah GasPol/GratisPol, yakni program pendidikan gratis yang menjadi salah satu agenda strategis daerah. “Termasuk program seperti GasPol pasti akan menyesuaikan. Dengan pendapatan yang berkurang, tidak semua program bisa berjalan seperti rencana awal,” ujarnya.
Tak hanya program prioritas, Hamas juga mengakui bahwa sejumlah bantuan sosial (bansos), termasuk dukungan operasional yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti bantuan untuk marbot masjid, kemungkinan ikut terdampak pemangkasan. “Mungkin ada pengurangan, misalnya dalam bentuk dukungan marbot atau program sejenis. Karena pengurangannya cukup besar, penyesuaian pasti terjadi,” ungkapnya.
Melihat kompleksitas persoalan, pembahasan APBD 2026 dipastikan tidak dapat diselesaikan dalam satu pertemuan. Rapat-rapat lanjutan sudah dijadwalkan agar seluruh skema pendapatan dan belanja dapat dirumuskan secara tepat dan proporsional.
Meski sejumlah program mulai terlihat akan mengalami penyesuaian anggaran, Hamas menegaskan bahwa seluruh angka yang saat ini dibahas masih bersifat sementara. “Pembahasannya belum selesai, jadi saya belum bisa menyampaikan angka final. Setelah seluruh hitungan rampung dan sudah jelas, baru bisa disampaikan secara resmi,” tutupnya. (adv)