Menurutnya, banyak potensi pendapatan yang seharusnya bisa memperkuat keuangan daerah justru belum dimanfaatkan secara optimal.
“PAD sebenarnya bisa menjadi fondasi utama untuk membiayai pembangunan daerah. Namun kenyataannya, banyak potensi yang hilang karena pengelolaan yang belum serius,” jelas Firnadi, Rabu (30/7/2025).
Politisi muda ini memberikan contoh sektor pertambangan sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar yang mengalami kebocoran cukup besar.
Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2024, potensi penerimaan pajak alat berat yang hilang mencapai Rp50 miliar. Jumlah ini setara dengan anggaran untuk membangun sekitar 50 kilometer jalan baru.
“Rp50 miliar bukan angka yang kecil. Jika dana tersebut bisa masuk, dampaknya sangat terasa terutama untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Selain itu, Firnadi menilai pendapatan dari pajak bahan bakar minyak (BBM) industri juga bisa menjadi sumber pendapatan signifikan jika perusahaan mematuhi ketentuan perpajakan.
“Dengan kepatuhan penuh terhadap pajak BBM, PAD kita bisa melonjak drastis. Tantangannya hanya pada pengawasan dan penegakan aturan,” tegasnya.
Saat ini, kemandirian fiskal Kaltim masih berada di angka sekitar Rp10 triliun. Padahal, menurut Firnadi, potensi pendapatan daerah sebenarnya bisa mencapai dua kali lipat apabila seluruh kebocoran dapat diatasi dan pengelolaan dilakukan secara maksimal.
“Kita masih memiliki banyak potensi yang belum tergarap. Diperlukan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan,” tambahnya.
Firnadi juga menyoroti potensi sektor kelautan, khususnya aktivitas tambat labuh, bongkar muat kapal, serta jasa pelabuhan yang belum memberikan kontribusi optimal bagi PAD.
“Aktivitasnya sudah berjalan, tapi kontribusinya belum signifikan karena sistem pengelolaan yang belum profesional dan digital,” jelasnya.
Dirinya mendesak pemerintah daerah untuk segera merumuskan regulasi yang lebih ketat dan memperbaiki sistem pengelolaan berbasis teknologi agar potensi-potensi tersebut dapat dimaksimalkan.
“Kalau serius ingin membangun daerah, potensi PAD harus jadi fokus utama. Jangan sampai pembangunan tertunda hanya karena kebocoran pendapatan,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin