2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Persoalan batas wilayah antardaerah di Kaltim kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian serius.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menyuarakan desakan agar pemerintah pusat turun tangan secara nyata untuk menyelesaikan konflik yang selama ini dinilai menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Masalah tapal batas bukan hal sepele. Ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, bahkan bisa memicu konflik sosial,” ujar Salehuddin, Selasa (29/7/2025).
Ia menyoroti lambannya penyelesaian sejumlah persoalan batas, salah satunya yang melibatkan Kutai Timur (Kutim) dan Kota Bontang. Sebagian dari sengketa tersebut bahkan sudah memasuki ranah hukum perdata.
“Pemerintah daerah tidak bisa dibiarkan menangani ini sendiri. Harus ada peran aktif dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN. Ini membutuhkan sikap tegas dan komitmen politik dari pusat,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Data dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Kaltim menunjukkan sedikitnya ada delapan segmen batas yang belum tuntas.
Beberapa di antaranya adalah batas antara Paser dan Penajam Paser Utara, Kutai Barat dengan Mahakam Ulu, Kutim dengan Berau, serta beberapa wilayah perbatasan dengan Kalimantan Tengah seperti Mahakam Ulu–Murung Raya dan Paser–Barito.
“Ini bukan soal satu atau dua titik. Banyak daerah yang sampai sekarang belum memiliki kejelasan hukum terkait batas administratif. Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat,” tambahnya.
DPRD Kaltim, menurut Salehuddin, siap mengambil peran sebagai fasilitator dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa batas.
Namun ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim harus tampil sebagai motor penggerak yang aktif berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan kementerian terkait.
“Komisi I siap mendampingi. Tapi harus ada sinergi nyata dari semua pihak. Kalau tidak, masalah ini akan terus berlarut dan jadi beban politik yang diwariskan ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ketidakjelasan batas wilayah berdampak langsung pada distribusi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Bahkan, ada desa-desa yang hingga kini belum mendapatkan layanan dasar karena status wilayahnya masih diperebutkan dua daerah.
“Kita tidak bisa menunggu sampai konflik sosial benar-benar terjadi. Pemerintah harus bertindak sebelum semuanya terlambat,” tuturnya.
Dengan dorongan politik yang kuat dan kerja sama lintas sektor, pihaknya berharap persoalan tapal batas antardaerah bisa segera diakhiri secara adil dan menyeluruh. (Adv)
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
