Agus Aras Kritik Program GratisPol, Ingatkan Soal Keterbatasan Anggaran

Meski bertujuan mulia, program ini mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV, Agus Aras menilai bahwa pelaksanaan GratisPol perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Dia menegaskan, secara politik program itu memang bisa saja dijalankan, namun jangan sampai mengabaikan realitas fiskal.

“Secara politik, sah-sah saja. Tapi kita juga harus jujur melihat kemampuan APBD kita. Tidak semua program bisa langsung dijalankan, apalagi yang menyangkut pembiayaan pendidikan secara menyeluruh,” ujar Agus Aras, Selasa (22/7/2025).

Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, implementasi program Gratispol mesti dilakukan secara bertahap dan dengan perencanaan yang matang.

“Ini bukan soal niat, karena tujuannya bagus. Tapi masyarakat perlu paham bahwa program ini butuh waktu, paling tidak baru bisa dirasakan secara maksimal mulai 2026. Apalagi kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” ungkapnya.

Agus juga menyinggung soal kewenangan pemerintah provinsi yang terbatas pada jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB.

Sementara untuk pendidikan tinggi, pemprov harus mencari skema khusus yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Perlu kajian komprehensif agar skema Gratispol tidak bertentangan dengan regulasi pusat maupun daerah,” imbuhnya.

Ketua Fraksi PAN-Demokrat itu pun mengingatkan agar anggaran daerah tidak hanya terfokus pada satu sektor saja.

Menurutnya, pembangunan di Kaltim harus berjalan seimbang, termasuk sektor infrastruktur yang juga sangat membutuhkan perhatian.
“Pendidikan memang penting, tapi sektor lain juga tidak bisa diabaikan. Kita butuh pemerataan pembangunan agar Kaltim bisa berkembang secara menyeluruh,” tutupnya. (Adv)

Editor: Erwin

Agus Aras Kritik Program GratisPol, Ingatkan Soal Keterbatasan Anggaran

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini