2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agusriansyah Ridwan menilai perlunya penataan ulang terhadap skema bantuan pendidikan di Kutai Timur (Kutim).
Dia menilai bahwa program beasiswa “Kutim Tuntas” milik Pemkab Kutim perlu dikaji ulang agar tidak bertabrakan dengan program serupa dari Pemprov Kaltim, yakni “GratisPol”.
Menurut Agusriansyah, tumpang tindih dalam penyaluran bantuan sangat mungkin terjadi jika data penerima tidak divalidasi secara ketat.
Ia menekankan pentingnya satu siswa hanya boleh menerima bantuan dari satu program, untuk menjamin keadilan dan pemerataan anggaran pendidikan.
“Harus ada sistem yang memastikan tidak ada penerima ganda. Jika terjadi, salah satu harus dicoret, dan Gratispol tidak bisa dihapus karena itu program provinsi,” ujar Agusriansyah, Jumat (11/7/2025).
Politisi PKS itu menambahkan bahwa program GratisPol memiliki struktur dan sistem yang sudah matang, serta mencakup wilayah penerima yang lebih luas.
Oleh karena itu, jika seorang siswa sudah terdaftar sebagai penerima GratisPol, secara otomatis tidak bisa lagi mendapatkan bantuan dari Kutim Tuntas.
Namun demikian, Agusriansyah tidak menolak keberadaan Kutim Tuntas. Dirinya justru melihatnya sebagai pelengkap strategis, terutama untuk menjangkau siswa-siswi yang belum masuk dalam cakupan GratisPol.
Menurutnya, peran program kabupaten tetap penting dalam memperluas jangkauan bantuan pendidikan.
Lebih jauh, dia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program-program sebelumnya, termasuk program Kaltim Tuntas yang pernah dijalankan sebelum GratisPol diberlakukan.
Agusriansyah justru mengkhawatirkan ada siswa penerima lama yang terabaikan karena sistem pendataan yang belum terintegrasi.
“Masalah dalam pendidikan bukan hanya tentang jumlah bantuan, tapi soal keadilan dalam distribusi. Kalau tidak dikelola dengan transparan dan sistematis, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” tambahnya.
Pria kelahiran Samarinda setengah abad silam itu mengajak pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk memperkuat koordinasi dan menyingkirkan ego sektoral demi kepentingan pelajar.
Sebab menurutnya, sinkronisasi kebijakan sangat penting agar setiap program bisa saling mendukung.
Dalam konteks Kaltim yang kini menjadi pusat perhatian nasional karena proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu, Agusriansyah menegaskan bahwa sektor pendidikan harus dijadikan prioritas utama.
Namun, hal itu hanya akan efektif jika didukung oleh sistem data terintegrasi dan kebijakan yang harmonis antar-level pemerintahan. (adv)
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
