Sebelumnya, masyarakat dikejutkan oleh laporan yang menyebut seorang pembina Pramuka diduga melakukan pelecehan seksual terhadap empat siswi berusia sekitar 19 tahun.
Kejadian tersebut berlangsung saat para korban sedang membantu kegiatan Pramuka di sekolah tempat mereka dulu menempuh pendidikan.
Ia menilai kasus ini mencerminkan adanya kelemahan sistem perlindungan anak yang lebih luas, bukan sekadar kesalahan individu.
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan terhadap anak belum berjalan maksimal. Semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi kepramukaan perlu berbenah,” ujar Damayanti saat dikonfirmasi, Selasa (8/7/2025).
Politisi PKB itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap insiden yang dinilai mencederai nilai-nilai luhur pendidikan dan gerakan Pramuka.
“Gerakan Pramuka seharusnya membentuk karakter dan integritas generasi muda. Tindakan pelecehan yang dilakukan oleh oknum pembina sangat bertolak belakang dengan semangat itu,” tegasnya.
Mantan legislator Basuki Rahmat (sebutan untuk Anggota DPRD Samarinda) itu juga menekankan pentingnya lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan, terlebih bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
Menurut Damayanti, peristiwa ini harus menjadi peringatan keras bagi semua institusi pendidikan dan keorganisasian.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Kaltim hingga belum mengambil langkah pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) atau Kwartir Cabang Pramuka, karena masih menunggu laporan resmi masuk.
“Begitu laporan resmi kami terima, tentu akan ada tindak lanjut berupa klarifikasi dan pemanggilan. Meski begitu, isu ini sudah menjadi perhatian utama kami,” tutupnya. (adv)
Editor: Erwin