Dalam keterangannya, Yonavia menyampaikan, bahwa kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan layanan digital masih memerlukan perhatian serius. Ia menyebut bahwa pemerataan pembangunan merupakan bagian dari amanat konstitusi yang harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Yonavia mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah berjalan, sembari berharap sinergi antara berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat. Menurutnya, sinergi tersebut sangat penting untuk mengatasi tantangan geografis serta memperluas jangkauan layanan dasar hingga ke pelosok.
“Kami di DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal anggaran dan program pembangunan, khususnya di daerah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas,” tambahnya.
Dengan dukungan lintas komisi dan fraksi, DPRD Kaltim akan terus berperan aktif dalam mendorong alokasi dana pembangunan melalui mekanisme APBD dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Yonavia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan. (Adv/hms6)
