Giaz menilai, transformasi digital di bidang transportasi seharusnya tidak hanya difokuskan pada efisiensi layanan, tetapi juga harus menciptakan pemerataan manfaat ekonomi.
Ia melihat potensi Kaltim untuk membangun sistem digital mandiri sangat terbuka, mengingat wilayah ini memiliki sumber daya manusia, kebutuhan layanan, serta tenaga kerja yang memadai.
“Kita memiliki semua komponen yang dibutuhkan SDM, teknologi, dan kebutuhan pasar. Saatnya kita bangun sistem sendiri yang hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lokal,” ujarnya, Senin (30/6/2025).
Ia menggagas model kepemilikan kolektif untuk platform tersebut, di mana warga dapat turut andil sebagai pemegang saham, pengelola layanan, bahkan pengembang teknologi.
Menurutnya, pendekatan seperti ini akan menjadikan masyarakat sebagai bagian aktif dari ekonomi digital, bukan sekadar pengguna atau tenaga kerja. Selama ini, lanjut Giaz, dominasi korporasi besar membuat masyarakat lokal hanya mendapatkan sedikit manfaat.
Dengan menghadirkan sistem lokal, ia yakin Kaltim bisa menegakkan kedaulatan digital dan memberdayakan masyarakat secara lebih luas.
“Kalau semua dikuasai pemain besar, kita hanya jadi penonton. Tapi kalau kita punya sistem sendiri, kita yang mengatur arah dan tujuan,” tegasnya.
Giaz juga menekankan pentingnya membangun sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Hal itu, menurutnya sulit dilakukan oleh perusahaan berskala nasional yang operasionalnya dikendalikan dari pusat.
Dengan adanya platform digital lokal, pemerintah daerah bisa lebih leluasa membuat regulasi yang kontekstual serta membuka peluang kerja sama dengan pelaku UMKM, komunitas teknologi, hingga koperasi.
Giaz optimistis, jika ide ini mendapat dukungan kebijakan yang kuat, Kaltim dapat menjadi pelopor sistem transportasi daring berbasis kedaerahan yang adil dan berkelanjutan.
“Transformasi digital harus jadi jalan untuk pemerataan kesejahteraan, bukan hanya keuntungan segelintir pihak,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin