Sarkowi Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan, Minta Pemerintah Serius Lakukan Pengawasan

Ia menilai bahwa ketidakadilan dalam perlakuan hukum lingkungan telah menjadi ancaman nyata bagi kelestarian alam di Benua Etam.

“Banyak pelanggaran oleh perusahaan besar yang seharusnya bisa ditindak, tapi malah luput dari sanksi. Sementara masyarakat kecil, cepat sekali dikenai tindakan hukum,” ujar Sarkowi kepada Korankaltim.com, Senin (30/6/2025).

Dirinya menyayangkan kondisi di mana sejumlah perusahaan tambang dan industri tetap menjalankan operasional meski terbukti mencemari lingkungan.

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pengelolaan limbah dan reklamasi pascatambang sebagaimana diatur dalam izin usaha.

Sarkowi menegaskan, ketidakseimbangan dalam penegakan hukum memperburuk upaya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

“Pemerintah harus lebih serius dalam pengawasan. Jangan hanya tegas terhadap pelanggaran skala kecil, sementara pelanggaran oleh industri besar dibiarkan,” tegasnya.

Menurut dia, dampak dari lemahnya pengawasan ini langsung dirasakan masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan hingga gangguan kesehatan menjadi konsekuensi yang terus berulang, namun tanpa pertanggungjawaban yang jelas dari pihak perusahaan.

Ia mendesak aparat penegak hukum dan lembaga teknis agar bertindak tegas, tanpa pandang bulu.

Baginya, keberpihakan terhadap keadilan ekologis harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

“Kalau negara tidak mampu menegakkan aturan terhadap perusahaan, maka itu artinya negara telah kalah,” pungkasnya. (Adv)

Editor: Erwin

Sarkowi Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan, Minta Pemerintah Serius Lakukan Pengawasan

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini