Temuan ini menyoroti urgensi penerapan program pendidikan gratis (GratisPol) yang tengah digencarkan oleh Pemprov Kaltim.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan gratis bukan sekadar slogan, melainkan bentuk intervensi nyata untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Gratispol bukan basa-basi. Ini langkah konkret untuk menekan jumlah anak yang tidak bersekolah,” kata Darlis pada Minggu (29/6/2025).
Namun, ia mengingatkan bahwa biaya pendidikan hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
Menurutnya, persoalan transportasi dan biaya hidup menjadi penghalang serius bagi calon pelajar, termasuk mahasiswa. “Bayangkan saja, dari Kutai Barat ke Samarinda bisa habis Rp2 Juta hanya untuk ongkos perjalanan. Belum lagi biaya kos dan makan,” tuturnya.
Perbedaan akses sangat terasa antara daerah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kukar dengan wilayah pedalaman. Darlis menyebut bahwa keterbatasan geografis sering kali membuat program pendidikan tak sepenuhnya menjangkau daerah-daerah tersebut.
Sebagai solusi tambahan, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
Ia mengusulkan agar CSR tidak hanya difokuskan pada beasiswa pendidikan, tetapi juga bantuan biaya hidup bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“CSR bisa jadi tumpuan bagi anak-anak yang jauh dari kota. Dukungan finansial untuk kebutuhan sehari-hari sangat penting, bukan hanya soal uang kuliah,” jelasnya.
Darlis optimistis bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran aktif dunia usaha dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
“Kalau pemerintah tanggung biaya sekolah, lalu CSR bantu biaya hidup, insyaallah masalah anak putus sekolah bisa kita atasi. Termasuk mereka yang ingin kuliah tapi terhambat ekonomi,” pungkasnya. (adv)