Masa 100 hari pertama mereka dinilai sebagai momen penting untuk konsolidasi dan penguatan fondasi pembangunan ke depan.
Ananda menyampaikan bahwa fase ini lebih difokuskan pada penyesuaian dan pematangan strategi daripada mengejar pencapaian instan.
Dia menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen krusial yang harus dirancang secara matang.
“Langkah-langkah awal ini difokuskan pada penataan internal dan sinkronisasi visi misi dengan kebutuhan riil masyarakat,” kata Ananda, Kamis (29/5/2025).
“RPJMD akan menjadi petunjuk arah pembangunan selama lima tahun, jadi perlu dipersiapkan sebaik mungkin,” lanjutnya.
Pihaknya juga mencatat bahwa sektor strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur sudah mulai mendapat perhatian.
Namun, menurut Ananda, efektivitas pelaksanaan program tetap harus dipastikan melalui pengawasan yang ketat agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Program prioritas gubernur seperti GratisPol dan JosPol turut menjadi sorotan legislator PDI-Perjuangan itu.
Dalam hal ini, Ananda menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan.
“DPRD akan terus mengawal dan memberikan evaluasi. Kita siap memberi apresiasi, tetapi juga akan menyuarakan koreksi bila dibutuhkan,” ucapnya.
Terkait harapan masyarakat terhadap perubahan cepat, Ananda menilai bahwa proses transisi memerlukan waktu.
Ia mengajak semua pihak untuk bersikap realistis sembari terus memberi ruang bagi pemerintah untuk membangun sistem kerja yang solid.
“Antusiasme memang tinggi, namun membangun sistem pemerintahan yang efektif butuh waktu. Yang terpenting, kita tetap kawal dan dukung bersama,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur