PSU tersebut mendapat respon positif dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel.
Ekti mengingatkan pada bupati dan wakil bupati yang terpilih untuk bisa membawa Mahulu lebih baik lagi.
Mahulu, merupakan kabupaten termuda di Kaltim yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Bahkan, hingga kini Mahulu masih berkutat dengan berbagai kendala, mulai dari infrastruktur minim, terbatasnya akses layanan publik, hingga lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi.
Dia menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang terbuka dan kolaboratif agar pembangunan di Mahulu tidak terhambat.
“Banyak program dari provinsi, seperti bantuan pertanian, yang tidak dapat dimanfaatkan maksimal karena buruknya koordinasi. Ini sangat disayangkan,” ujar Ekti, Rabu (28/5/2025).
Ia menilai PSU bukan hanya sekadar proses demokrasi ulang, melainkan momentum strategis untuk memperbaiki pola hubungan antar pemerintah dan memacu perbaikan layanan kepada masyarakat.
“Pemimpin terpilih harus mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan provinsi, dan meninggalkan pola birokrasi yang tertutup,” tegasnya.
Dengan medan geografis yang menantang serta kondisi sosial ekonomi yang masih berkembang, Mahulu disebut sangat membutuhkan pendekatan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan sinergis agar berbagai program pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ekti juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan di Mahulu, dengan catatan ada kemauan kuat dari pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang sehat dengan seluruh pihak terkait.
“Pasca PSU ini harus menjadi titik balik bagi Mahulu. Jika kita bisa memperbaiki sinergi, maka percepatan pembangunan akan jauh lebih mungkin tercapai,” tutup Ekti. (adv)