Rapat tersebut berlangsung di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, pada Rabu (28/5/2025).
Ditemui usai RDP, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi menyebutkan FMPM menyampaikan keluh kesannya padanya.
“Bahwa sudah 12 tahun Mahulu terbentuk, hingga hari ini kesenjangan masih dirasakan. Terkhusus masalah infrastruktur dasar,” kata Subandi.
Infrastruktur yang dimaksudkan yakni jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan yang masih belum dirasa maksimal.
Dengan ketimpangan ini menjadi hal yang ironis. Di mana, Kaltim adalah provinsi yang sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) nya.
“Bahkan kita penyumbang salah satu yang terbesar pendapatan negara. Tetapi ada satu kabupaten yang bisa dikatakan terisolasi. Ini tidak boleh berkepanjangan,” tegasnya.
Disebutkan juga oleh pihak FMPM dalam forum, harga satu karung beras 10 Kg bisa mencapai Rp800 ribu. Tak heran, dengan infrastruktur yang belum baik itu, tentu harga-harga yang tersedia di Mahulu menjadi mahal.
“Terkhusus untuk jalan ini, karena kurang bagus, sehingga para pedagang dan distributor itu enggan untuk masuk ke sana,” tegasnya.
Salah satu transportasi yang terbilang mudah adalah pesawat. Selebihnya untuk darat dan air, Subandi mengaku masih cukup sulit.
Sementara untuk penggunaan pesawat tentu dibutuhkan biaya yang cukup mahal. Bahkan bisa jadi dari harga yang kebutuhan pokok yang dibawa, ongkos bisa lebih mahal.
Dengan begitu, keluhan itu kemudian akan ditampung dan kemudian akan disampaikan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim untuk ditindaklanjuti. (Adv)
Editor: Erwin