Menurutnya, kebijakan ini belum sepenuhnya menyentuh seluruh kebutuhan pendidikan siswa.
“Sekolah gratis seharusnya tidak hanya membebaskan SPP, tapi juga mengakomodasi kebutuhan dasar lain seperti seragam, buku pelajaran, dan alat tulis,” kata Husni, Rabu (28/5/2025).
“Tujuannya agar anak-anak dapat belajar tanpa hambatan biaya,” lanjut pria yang akrab disapa Ayyub itu.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah masa transisi pemerintahan provinsi, yang menurut Ayyub turut memengaruhi kelancaran implementasi program pendidikan gratis.
Dia menyadari bahwa efisiensi pendanaan masih menjadi kendala utama yang menghambat program ini menjangkau semua lapisan masyarakat.
“Kami optimis tahun depan program ini bisa mencapai cakupan hampir 100 persen, meski saat ini belum sepenuhnya menyentuh seluruh kalangan,” ujarnya.
Ayyub juga menyoroti lambatnya penyesuaian program di bawah kepemimpinan baru.
Dirinya menjelaskan keterbatasan kewenangan penuh gubernur dan wakil gubernur yang sedang menjabat menjadi tantangan tersendiri dalam menyatukan berbagai kebijakan.
“Peralihan kepemimpinan membuat banyak program sebelumnya harus disesuaikan dengan arah baru pemerintahan. Ini membutuhkan waktu dan koordinasi yang intensif,” tambahnya.
Sebagai upaya percepatan, Pemprov terus memperkuat sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pertemuan rutin agar implementasi visi dan misi berjalan efektif.
Selain itu, Politisi Golkar itu juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran dan pengawasan pembangunan fisik di lingkungan sekolah.
Dia menyoroti sejumlah proyek, seperti pembangunan pagar dan fasilitas sanitasi, yang dinilai belum dirancang secara optimal.
“Kami ingin pembangunan fisik sekolah benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar proyek tanpa arah yang jelas,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin