Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah soroti tren peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Benua Etam.
1 menit baca

Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah soroti tren peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Benua Etam.
Menurutnya, kasus terus mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan desakan agar seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, bergerak bersama dalam mengupayakan langkah pencegahan yang lebih efektif.
Politisi PKS itu menyoroti pentingnya optimalisasi regulasi daerah sebagai garda terdepan dalam menanggulangi persoalan narkotika.
Menurutnya, aturan yang ada perlu lebih diimplementasikan secara konkret dan menyeluruh di lapangan.
“Regulasi bukan satu-satunya jawaban. Partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan sejak dini,” kata Agusriansyah, Minggu (25/5/2025).
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menekan laju peredaran narkoba.
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga komunitas di tingkat RT dan kelurahan harus terhubung dalam sistem pelaporan dan penindakan yang cepat.
Kritik dari masyarakat juga mengemuka, terutama terkait lambannya penanganan laporan di sejumlah wilayah.
Politisi Dapil Bontang, Kutim dan Berau itu berharap agar aparat lebih tanggap dan serius dalam menindaklanjuti setiap informasi terkait peredaran narkoba.
Agusriansyah menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat, melainkan kewajiban kolektif yang membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen.
“Peraturan hanyalah fondasi. Yang paling menentukan adalah bagaimana masyarakat mengambil peran nyata dalam menjaga lingkungan dari ancaman narkotika,” pungkasnya. (ADV)
Editor: Erwin
Menurutnya, kasus terus mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan desakan agar seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, bergerak bersama dalam mengupayakan langkah pencegahan yang lebih efektif.
Politisi PKS itu menyoroti pentingnya optimalisasi regulasi daerah sebagai garda terdepan dalam menanggulangi persoalan narkotika.
Menurutnya, aturan yang ada perlu lebih diimplementasikan secara konkret dan menyeluruh di lapangan.

“Regulasi bukan satu-satunya jawaban. Partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan sejak dini,” kata Agusriansyah, Minggu (25/5/2025).
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menekan laju peredaran narkoba.
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga komunitas di tingkat RT dan kelurahan harus terhubung dalam sistem pelaporan dan penindakan yang cepat.
Kritik dari masyarakat juga mengemuka, terutama terkait lambannya penanganan laporan di sejumlah wilayah.
Politisi Dapil Bontang, Kutim dan Berau itu berharap agar aparat lebih tanggap dan serius dalam menindaklanjuti setiap informasi terkait peredaran narkoba.
Agusriansyah menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat, melainkan kewajiban kolektif yang membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen.
“Peraturan hanyalah fondasi. Yang paling menentukan adalah bagaimana masyarakat mengambil peran nyata dalam menjaga lingkungan dari ancaman narkotika,” pungkasnya. (ADV)
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG