Berdasarkan data hingga Oktober 2024, tercatat 57 ibu meninggal dunia, disusul 394 kematian neonatal, 464 kematian bayi, dan 699 kematian perinatal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan dukungannya terhadap program yang dijalankan Dinas Kesehatan, khususnya Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Namun, ia menekankan bahwa program bersifat gratis belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang kompleks ini.
“Langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan patut diapresiasi, terutama dalam memperluas akses layanan gratis,” kata Andi Satya, Jumat (23/5/2025).
“Tapi untuk menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) secara signifikan, diperlukan strategi komprehensif dan keterlibatan lintas sektor,” lanjutnya.
Ia menilai bahwa penurunan angka kematian ibu dan bayi memerlukan sinergi antar instansi, penguatan regulasi, dan dukungan anggaran yang memadai.
Pihaknya sendiri, lanjutnya, tengah mengusulkan penguatan fasilitas layanan kesehatan dasar, khususnya di daerah dengan tingkat kematian tinggi seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Pemerataan akses kesehatan menjadi prioritas. Kita ingin memastikan program seperti Puskesmas Plus dan layanan emergensi dasar obstetri dan neonatal (PONED) menjangkau wilayah-wilayah terpencil,” ungkap pria yang berlatar belakang dokter tersebut.
Untuk mendukung hal itu, Komisi IV telah mendorong peningkatan anggaran guna memperbaiki infrastruktur dan menambah tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas yang minim sumber daya.
“Keterbatasan fasilitas dan kurangnya tenaga medis di daerah menjadi hambatan utama. Investasi di bidang ini mutlak diperlukan,” tegasnya.
Andi Satya juga menyoroti perlunya sistem monitoring dan rujukan yang lebih responsif, dengan memanfaatkan teknologi digital.
Menurutnya, data real-time akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan cepat di lapangan.
“Kita ingin sistem rujukan berbasis digital diperkuat, khususnya bagi ibu hamil berisiko tinggi dan bayi lahir dengan kondisi rentan. Pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada laporan tahunan,” katanya.
Tak kalah penting, edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak dinilai perlu terus ditingkatkan.
Andi menyebutkan bahwa kesadaran tentang gizi, tanda-tanda bahaya kehamilan, dan pentingnya kontrol rutin masih harus diperluas.
“Peran serta masyarakat dan tokoh lokal sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku. Ini bukan hanya tugas pemerintah,” ujarnya menambahkan.
Dengan langkah-langkah tersebut, pihaknya berharap angka kematian ibu dan bayi di Kaltim dapat terus menurun dalam waktu dekat.
“Ini bukan soal statistik semata, tapi menyangkut kehidupan dan masa depan generasi kita,” pungkasnya. (adv)
Editor: Erwin