Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terhadap perlindungan perempuan dan anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
1 menit baca

Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terhadap perlindungan perempuan dan anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam belum lama ini.
Menurut Hasanuddin, tantangan yang dihadapi wilayah 3T sangat berbeda dibandingkan daerah perkotaan.
Faktor infrastruktur, keterbatasan layanan, kondisi sosial-budaya, hingga sumber daya manusia menjadi penghambat utama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Pendekatannya tidak bisa disamakan dengan wilayah yang sudah maju. Wilayah 3T butuh perlakuan berbeda dan lebih spesifik,” ujarnya, Minggu (18/5/2025).
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menyambut baik kabar dari Menteri PPPA bahwa Pemerintah Pusat telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk wilayah 3T.
Ia menekankan pelaksanaan di lapangan harus dipastikan berjalan dengan tepat sasaran.
“Tadi saya sampaikan langsung ke Ibu Menteri, dan beliau membenarkan sudah ada dana khusus. Sekarang tinggal bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Hamas menambahkan, ada tujuh kabupaten di Kaltim yang telah disiapkan untuk menerima bantuan tersebut. Meskipun belum menyebutkan nama-namanya secara rinci, ia memastikan kabupaten-kabupaten itu merupakan wilayah dengan akses terbatas dan minim fasilitas publik. (Adv)
Editor: Erwin
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam belum lama ini.
Menurut Hasanuddin, tantangan yang dihadapi wilayah 3T sangat berbeda dibandingkan daerah perkotaan.
Faktor infrastruktur, keterbatasan layanan, kondisi sosial-budaya, hingga sumber daya manusia menjadi penghambat utama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Pendekatannya tidak bisa disamakan dengan wilayah yang sudah maju. Wilayah 3T butuh perlakuan berbeda dan lebih spesifik,” ujarnya, Minggu (18/5/2025).

Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menyambut baik kabar dari Menteri PPPA bahwa Pemerintah Pusat telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk wilayah 3T.
Ia menekankan pelaksanaan di lapangan harus dipastikan berjalan dengan tepat sasaran.
“Tadi saya sampaikan langsung ke Ibu Menteri, dan beliau membenarkan sudah ada dana khusus. Sekarang tinggal bagaimana mekanisme pelaksanaannya agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Hamas menambahkan, ada tujuh kabupaten di Kaltim yang telah disiapkan untuk menerima bantuan tersebut. Meskipun belum menyebutkan nama-namanya secara rinci, ia memastikan kabupaten-kabupaten itu merupakan wilayah dengan akses terbatas dan minim fasilitas publik. (Adv)
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG