Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, sebut efisiensi anggaran pengaruhi okupansi hotel di kabupaten/kota.
1 menit baca

Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, sebut efisiensi anggaran pengaruhi okupansi hotel di kabupaten/kota.
Terlebih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim turun drastis, diperkirakan dari Rp21 triliun, menjadi Rp18 triliun.
“Artinya ada penurunan, karena ada efisiensi, kita tahun ini kurang lebih Rp700 miliar. Artinya pemerintah sekarang sudah jarang melakukan kegiatan di hotel,” kata Hasanuddin, Senin (5/5/2025).
Pemerintah dan dewan juga lebih banyak melakukan agenda di aula kantor kedinasan masing-masing. Termasuk Lamin dan Odah Etam yang ada di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, menjadi langganan pelaksanaan kegiatan.
Kunjungan dari pemerintah atau dewan luar juga sama-sama dibatasi. Sehingga menjadi penyebab lesunya perhotelan di Kaltim.
“Tapi menurut saya ini dampaknya sebentar. Karena berdasarkan kebijakan Amerika mungkin, atau perang di Ukraina,” imbuhnya.
“Kita kekurangan pangan juga, karena daerah pengimpor ke Indonesia, membatasi jumlah maksimalnya,” tuturnya.
Dengan adanya spekulasi itu, pria yang akrab disapa Hamas itu menduga banyak harga yang mulai naik, sehingga mempengaruhi harus dilakukannya efisiensi anggaran.
Namun, Hamas menekankan bahwa meskipun efisiensi anggaran perlu dilakukan, pemotongan tidak seharusnya mencapai 100 persen.
Pasalnya, kebijakan yang baru diterapkan dalam beberapa bulan terakhir telah memberikan dampak negatif terhadap sektor perekonomian, khususnya industri perhotelan.
“Tapi mudah-mudahan setelah semuanya ini usai, perekonomian dan perhotelan bisa kembali,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Terlebih, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim turun drastis, diperkirakan dari Rp21 triliun, menjadi Rp18 triliun.
“Artinya ada penurunan, karena ada efisiensi, kita tahun ini kurang lebih Rp700 miliar. Artinya pemerintah sekarang sudah jarang melakukan kegiatan di hotel,” kata Hasanuddin, Senin (5/5/2025).
Pemerintah dan dewan juga lebih banyak melakukan agenda di aula kantor kedinasan masing-masing. Termasuk Lamin dan Odah Etam yang ada di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, menjadi langganan pelaksanaan kegiatan.
Kunjungan dari pemerintah atau dewan luar juga sama-sama dibatasi. Sehingga menjadi penyebab lesunya perhotelan di Kaltim.

“Tapi menurut saya ini dampaknya sebentar. Karena berdasarkan kebijakan Amerika mungkin, atau perang di Ukraina,” imbuhnya.
“Kita kekurangan pangan juga, karena daerah pengimpor ke Indonesia, membatasi jumlah maksimalnya,” tuturnya.
Dengan adanya spekulasi itu, pria yang akrab disapa Hamas itu menduga banyak harga yang mulai naik, sehingga mempengaruhi harus dilakukannya efisiensi anggaran.
Namun, Hamas menekankan bahwa meskipun efisiensi anggaran perlu dilakukan, pemotongan tidak seharusnya mencapai 100 persen.
Pasalnya, kebijakan yang baru diterapkan dalam beberapa bulan terakhir telah memberikan dampak negatif terhadap sektor perekonomian, khususnya industri perhotelan.
“Tapi mudah-mudahan setelah semuanya ini usai, perekonomian dan perhotelan bisa kembali,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG