Diketahui efisiensi diberlakukan pada setiap instrumen pemerintahan, khususnya pemangkasan pada anggaran perjalanan dinas dan Alat Tulis Kerja (ATK).
Pemangkasan anggaran pada perjalanan dinas tersebut memberikan dampak negatif pada pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan, tak hanya mengurangi okupansi kamar kebijakan itu memberikan dampak yang sangat kompleks.
“Kalau saya secara pribadi tidak terlalu setuju dengan efisiensi ini, karena dampaknya terlalu meluas karena kita tau banyak profesi di indonesia yang tergantung dengan sektor ekonomi,” ucap Nurhadi, Jumat (25/4/2025)
Ia tak heran apabila bisnis tersebut ikut berdampak akibat kebijakan tersebut, sebab penginapan dan pariwisata menurutnya sangat bergantung pada kegiatan pemerintahan.
“Hampir 70 persen bisnis ini kan bergantung pada kegiatan pemerintahan,” jelasnya.
Dari hal itu juga akan berdampak pada pendapatan daerah seperti pajak perhotelan, ia berkaca dari daerah yang memiliki pendapatan yang tak begitu besar seperti Provinsi Jambi.
“Bayangkan bagaimana daerah tersebut bisa mendompleng pendapatannya,” tegasnya.
Maka dari itu ia meminta kepada pemerintah pusat dapat memberikan toleransi atau mencari jalan tengah terhadap kebijakan tersebut.
“Kalau saya berharap pemerintah mempunyai solusi meningkatkan kunjungan dengan tawaran mungkin harga yang lebih rendah sesuai dengan pagu mereka dan juga pemerintah pusat lebih melonggarkan,” tegasnya. (Adv)
Editor: Erwin