Sabaruddin Panrecalle menuturkan rapat ini digelar dalam rangka membahas hasil konsultasi pansus ke Ditjen Bina Marga Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) RI, beberapa waktu.
Dari hasil penjelasan pihak Kemendagri, pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD memiliki dasar payung hukum sehingga diperbolehkan untuk dilanjutkan pembahasannya.
“Awalnya kami (Pansus) ragu apakah penyusunan pendoman pokir ini bisa lanjutkan, mengingat belum ada sebelumnya. Alhamdulillah, sudah mendapatkan restu untuk dilanjutkan,” ucapnya.
“Oleh sebab itu, hari ini kami melakukan rapat internal untuk membuat kesepahaman antar anggota pansus, sekaligus membahas agenda kerja pansus dalam waktu dekat,” tambahnya.
Politikus Gerindra itu menyebut rapat bersepakat dalam waktu dekat Pansus akan melakukan studi komparatif ke daerah yang lebih dulu memiliki pedoman penyusunan Pokir DPRD.
Menurutnya, di Yogyakarta dan Bantul merupakan daerah yang telah menerapkan sehingga dinilai penting bagi Pansus untuk menggali informasi yang diperlukan guna memperkaya draf rancangan pedoman penyusunan Pokir DPRD. (adv)
Editor: Erwin
