“Ya, memang harus adil pemerintah dalam soal ini. Minimal, pertama bagaimana memetakan dan memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi,” ujar Agusriansyah.
Selain beasiswa, ia melanjutkan, pemerintah diharapkan dapat memenuhi sarana yang diperlukan siswa untuk proses belajar. Hal ini, seperti pakaian sekolah, buku, hingga perlengkapan belajar lainnya.
“Saya rasa ini perlu serius untuk dipikirkan, bagaimana pemerintah bisa membantu anak-anak dengan menyiapkan kebutuhan mereka di sekolah,” katanya.
Untuk mengetahui penyebab tingginya angka putus sekolah di Bontang, Agusriansyah berencana mendalami data tentang permasalahan tersebut dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Iya, nanti kita analisis, seperti yang saya katakan tadi tentu kita akan berdiskusi dengan dinas terkait. Pasti dia punya data kajian terhadap itu dan sudah punya rencana kerja untuk menyelesaikannya,” paparnya.
Menurutnya, pemerintah juga harus berpegang pada amanat undang-undang untuk menjamin akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kalangan yang tidak mampu.
“Intinya, semua anggaran untuk sektor vital ini harus dikelola daerah, disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berencana melakukan kajian kebijakan di tingkat provinsi dan mengadakan diskusi ilmiah serta diskusi kebijakan bersama Pemkot Bontang. Tujuannya, menemukan pendekatan yang sesuai dengan regulasi guna menurunkan angka putus sekolah.
“Saya akan melakukan kajian kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun kota agar kita bisa melakukan diskusi-diskusi ilmiah dan kebijakan sesuai aturan regulasi,” jelasnya.
Dengan adanya intervensi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah, Agusriansyah berharap angka putus sekolah di Bontang dapat ditekan. Dengan demikian, pendidikan menjadi lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkendala masalah biaya. (Adv)
Editor: Erwin
